Kapoksi Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK saat Reses di Dapil
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak meminta agar mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, kata Amin, saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah di Indonsia. Kalaupun APD itu ada, harganya sudah melambung tinggi.
“Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah,” ujar Amin Ak kepada Jurnas.com, Senin (06/04/2020).
Saat turun dilapangan, rumah sakit dan klinik, banyak tenaga medis dan masyarakat yang mengeluh lantaran kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Selain itu, lanjut Amin Ak, tenaga medis dan masyarakat juga masih kesulitan untuk mendapatkan alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer.
Padahal alat – alat tersebut sangat penting untuk menjaga dan membersihkan diri dari virus.
“Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi,” katanya
“Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut,” tegas Amin.
Oleh karena itu, lanjut Amin Ak, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.
Dalam jangkan pendek ini, Amin Ak juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar.
Hal tersebut perlu dilakukan agar pihak rumah sakit, klinik dan masyarakat mampu membeli dan melindungi diri dari virus asal wuhan, China tersebut.
Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, wakil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu juga meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.
Dia juga menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
“Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat,” katanya.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi VI DPR RI ini juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena saat ini kebutuhannya sangat tinggi.
“Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien,” lanjutnya.
Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi menghimbau namun “memaksa” industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
“Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian,” tegasnya.
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/70106/Pemerintah-Didesak-Percepat-Produksi-dan-Kendalikan-Harga-APD/
