Bambang Istianto
Jakarta, Jurnas.com – Saat ini masyarakat sangat menanti-nanti bantuan pemerintah, baik berupa bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan paket sembako akibat dampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Sayangnya, respon dan dukungan pemerintah masih lambat dan belum efektif.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies, Bambang Istianto melalui keterangannya, Kamis (30/04/2020).
“Persoalan keterlambatan bantuan lagi lagi menjadi masalah klasik birokrasi di negeri ini. Selain itu SOP yang kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi menjadi lemah,” kata Bambang.
Menurut Bambang, Protes keras yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah seperti Bupati Boltim, Sulawesi Utara dan pernyataan sikap aparat desa di kabupaten Sukabumi menolak bantuan gubernur, karena tidak tepat waktu, kian melegitimasi bahwa koordinasi distribusi bantuan pada masyarakat terdampak pandemi Corona di negeri ini kurang baik.
“Dalam menghadapi bencana nasional pandemi Covid-19 ini, memang beban pemerintah sangat berat. Namun sayangnya dukungan birokrasi pemerintah dirasa masih belum efektif,” ujar dia.
Bahkan, lanjut Bambang, keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda bantuan tahap kedua karena harus menunggu akurasi data. “Kebijakan pemerintah yang sentralistik dalam penanganan penyebaran Covid-19 terlihat kedodoran,” ujar dia.
“Secara teori salah satu kelemahan pemerintahan sentralisasi yaitu jika menghadapi persoalan serskala besar seperti saat ini dipastikan akan menemui kelambanan dalam mengambil keputusan, birokaratisme dan miskoordinasi kerap jadi masalah,” imbuh Bambang.
Menurut Bambang, Saat menghadapi bencana kesehatan nasional seharusnya pemerintah memanfaatkan efek positif desentralisasi. Apalagi, saat ini Era otonomi daerah sudah cukup mapan.
“Tinggal bagaimana mendorong peningkatan kemampuan manajerial semua level jajaran pemerintah. Hanya desentralisasi mendistribusikan aset termasuk bantuan pemerintah dipastikan sampai pada akar rumput,” ujarnya.
Masih kata Bambang, Keberadaan desa sebagai garda terdepan memang sangat efektif dalam melaksanakan pendistribusian bantuan pemerintah tersebut.
Akan tetapi Pemerintahan desa saat ini belum jelas statusnya. Sebab masih dianggap setengah pemerintah, bahkan disebut pemerintahan palsu atau psesudo goverment.
“Karena itu beban desa amat sangat berat menerima penugasan dari berbagai level pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.
Di samping itu jangan sampai keterlambatan bantuan pemerintah dan harapan publik yang tinggi justru dimanfaatkan oleh para free reader atau pembonceng gratis.
“Seperti yang mudah diduga boleh jadi ada kepentingan politik menyusup di dalamnya. Politik adalah seni mengambil momentum,” imbuh dia.
TAGS : Bambang Bantuan Pemerintah
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin