JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan tanggapan atas aksi mogok pengrajin tahu tempe pelaku UMKM buntut mahalnya harga kedelai sejak (1/1/2021) hingga (3/1/2021). Menurutnya, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik namun sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah secepatnya.
Syarief Hasan menilai, persoalan ini menjadi rumit karena tahu dan tempe adalah salah satu makanan terbanyak dikonsumsi karena murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. “Pemerintah harus hadir menjembatani persoalan ini,” ungkap Syarief.
Harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe menang tengah melonjak tajam. Harganya naik dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kg. “Kenaikan ini harus diintervensi oleh pemerintah sehingga para pengrajin tahu tempe UMKM dapat tetap berproduksi dengan harga stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe,” ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan penyebab utama masalah klasik ini yakni belum tercapainya swasembada pangan. Namun masalah yang penting lain adalah menjaga harga stabil dan bagaimana Pemerintah dapat menjaga supply and demand kedelai sekalipun masih tergantung pada impor.
“Pemerintah harus membuka kran impor kedelai dan diberikan kepada koperasi dan asosiasi pengrajin tempe dan tahu. Bukan hanya kepada pedagang-pedagang besar yang menguasai pasar,” ungkap Syarief.
Berdasarkan data, kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,8 juta ton. Alokasinya, 70% untuk tempe, 20% untuk tahu, dan sisanya untuk bahan kecap. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai itu, Indonesia harus impor hingga 2,5 juta ton kedelai yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Kanada.
Menurut Syarief, Kementan harusnya kembali menggiatkan program swasembada pangan, khususnya pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Apabila kita swasembada pangan maka kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga pangan, seperti kedelai,” ungkap Syarief.
Syarief pun mendorong pemerintah untuk segera membuat rencana strategis tersebut. “Pemerintah harus membuat pemetaan berapa ratus hektar lahan pembibitan dan penanaman kedelai sesuai jumlah kebutuhan pasar, hingga aspek-aspek teknis lainnya sehingga persoalan kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu tempe tidak muncul kembali dan tidak meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha UMKM,” katanya.
Credit: Source link
