JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini dengan pertumbuhan belum sepenuhnya pulih, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari pajak. Jadi, BUMN perlu memberikan dividen kepada negara.
“Tidak mungkin dalam kondisi ekonomi seperti hari ini pemerintah hanya mengandalkan pajak, akhirnya perlu ada dividen,” kata dia saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanudin Makassar, Rabu (30/3).
Adapun, dividen yang diperoleh negara dari perusahaan pelat merah, nantinya menjadi anggaran yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Selah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, namun tidak dengan BBM jenis Pertamax.
Diketahui bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak ada kenaikan harga BMM jenis Pertalite, meskipun harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan.
“Dividen ini yang dipakai untuk program subsidi BBM masih berjalan, ya ini pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi Pertalite subsidi tetap gitu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa negara harus merogoh kocek sangat dalam untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Bahkan, jumlahnya mencapai triliunan rupiah, termasuk untuk subsidi litrik bagi pelanggan 450 VA.
“Tapi itu lah kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM mencapai puluhan triliun. Kemarin listrik digratiskan bantuan sosial dan lain lain. Jadi pemerintah hadir,” jelasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Pertamina akan melakukan perhitungan ulang harga Pertamax. Sebab, informasi dari Kementerian ESDM RON 92 atau Pertamax harga keekonomiannya adalah Rp 14.500 per liter.
Sementara saat ini, kata Arya, Pertamina masih menjualnya di harga Rp 9.500 per liter. Ia pun mengaku khawatir pemerintah mensubsidi BBM jenis Pertamax untuk pengguna mobil mewah.
“Pertamax Rp 9.500, ini bisa dikatakan posisinya Pertamina subsidi Pertamax. Dan ini jelas artinya, Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai Pertamax. Ini perlu dihitung ulang supaya ada keadilan,” katanya.
Credit: Source link
