“Pada prinsipnya potensi SDM lokal untuk terlibat dalam produksi otomotif adalah sangat besar. Namun, hingga kini belum tertata secara optimal,” kata Yannes kepada ANTARA, Senin.
“Program MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) Pak Nadiem (Markarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Mendikbudristek RI) sesungguhnya menjadi sangat penting dan mendasar untuk memacu percepatan peningkatan mutu dan kompetensi SDM lokal untuk dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja riil di dunia kerja dan khususnya industri otomotif,” imbuhnya.
Baca juga: SDM dan bahan baku hambat UMKM suku cadang otomotif
Namun, menurut Yannes, implementasi program yang sangat penting tersebut masih menghadapi bottleneck pada lapisan-lapisan yang lebih operasional. Sebagai informasi, bottleneck diilustrasikan sebagai ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
Lebih lanjut, Yannes menilai para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, termasuk para pelakunya di lembaga-lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta dan industri-industri penggunanya masih terlihat kurang responsif dan kurang lincah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sangat penting dan mendasar tersebut.
“Masih terlalu banyak adu wacana terkait program yang penting tersebut. Akibatnya terjadi perlambatan,” kata dia.
Apalagi, lanjut Yannes, di era industri 4.0, kompetensi SDM yang mampu bekerja dengan peralatan industri dengan teknologi robotik bakal semakin mendominasi secara perlahan namun pasti. Kebutuhan SDM yang sekadar mampu mengandalkan kemampuan (skill) fisik dan tidak memiliki kompetensi kerja spesifik bakal tergantikan oleh mesin-mesin pintar.
Baca juga: Menperin minta industri otomotif tingkatkan SDM lokal
“Padahal, pengembangan SDM yang unggul menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri otomotif,” kata dia.
“Untuk itu, upskilling dan reskilling SDM yang sudah bekerja di industri otomotif perlu segera dilakukan dengan cepat, baik oleh pemerintah maupun para pelaku industri terkait,” ujarnya menambahkan.
Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 – 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, juga mengatakan pengembangan SDM merupakan salah satu dari enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
“Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” kata Presiden Jokowi.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.
Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal. Pertama adalah peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak.
Selanjutnya, pemerataan sarana prasarana pendidikan. Serta ketiga adalah menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar.
Baca juga: Pengamat: UMKM perlu didorong masuk ke rantai pasok otomotif
Baca juga: Akademisi: Barengi kemudahan investasi dengan peningkatan SDM otomotif
Pewarta: A087
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2021
Credit: Source link
