JawaPos.com – Setelah serah terima jabatan sebagai menteri kesehatan dengan Terawan Agus Putranto, Budi Gunadi Sadikin langsung menggelar rapat dengan jajarannya. Isu pertama yang dibahas adalah vaksin coronavirus disease 2019 (Covid-19) berikut agenda vaksinasi.
Persiapan vaksinasi Covid-19 memang merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.
“Target jangka pendek segera dilakukan vaksinasi Covid-19,” ujarnya kemarin (23/12). Vaksinasi digadang-gadang sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.
Budi meminta beberapa hal disiapkan selain ketersediaan vaksin. Misalnya, sarana-prasarana, sumber daya manusia, strategi distribusi, dan proses vaksinasi. “Saya ingin memastikan alatnya siap,” tegasnya.
Dia akan berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan. Tujuannya, menyamakan pemahaman dan mengidentifikasi masalah dalam vaksinasi. Selain dinas kesehatan, asosiasi puksesmas, klinik, dan rumah sakit juga diajak berembuk. “Saya ingin mengecek pemahaman dan seberapa jauh kesiapan mereka melaksanakan vaksinasi Covid-19,’’ tutur Budi.
Sementara itu, pengamat kesehatan Hasbullah Thabrany menyatakan, Budi Gunadi dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono memiliki banyak pekerjaan rumah. Menurut dia, terkait dengan pergantian menteri, dibutuhkan orang yang paham tentang permasalahan. ’’Saya nilai Pak Jokowi melihat bahwa masalah di Kemenkes adalah masalah manajemen dan pembiayaan kesehatan,’’ ujarnya kemarin.
Nah, Budi dinilai memiliki pengalaman sebagai banker yang bagus. Dengan begitu, dia diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembiayaan kesehatan.
Menurut Hasbullah, Budi sebelumnya menyatakan bakal mengedepankan layanan publik. Dia berharap kekhawatiran tentang komersialisasi layanan kesehatan tidak terbukti. “Selain itu, tidak membuat kebijakan yang menjurus pada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme, Red) yang memperkuat company rumah sakit BUMN,” tuturnya.
Baca juga: Jadi Menkes, Budi Gunadi Komitmen Atasi Pandemi
Hasbullah menegaskan bahwa layanan kesehatan memiliki keunikan. Layanan kesehatan bukan layanan perhotelan atau perbankan yang bisa lepas ke mekanisme pasar. “Kalau Pak Budi tidak memahami ini, mudah-mudahan wakil dan timnya akan memberikan masukan yang betul tentang pengembangan layanan publik, manajemen, serta persaingan pasar,” katanya. Kepentingan rakyat juga tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan industri. ’’Harus berorientasi pada kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan sekelompok saja,’’ tuturnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Credit: Source link
