Ketum Partai Demokrat, SBY
Bogor – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada oknum di Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
SBY mengungkap hal tersebut lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Demikian disampaikan SBY saat jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018). Berbekal bukti dan informasi itu, SBY mengungkapkan ini, sekaligus mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang.
“Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan. Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ungkap SBY.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung. Sebelumnya SBY sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu.
”Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” ucap SBY.
“Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” ditambahkan SBY.
Dalam kesempatan ini SBY kemudian membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Dicontohkan SBY misalnya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, kata SBY, terdapat kejanggalan, dimana Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana.
“Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY,” tutur SBY.
Dugaan ketidaknetralan, lanjut SBY, juga terjadi pada Pilgub Papua. Dimana, kata SBY, calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.
“Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” ujar dia.
Selanjutnya, SBY mengungkap dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Menurut SBY, calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju lantaran diperkarakan oleh pihak kepolisian. Menurut SBY, hal itu mencuat karena calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.
SBY pada kesempatan ini juga menyebut terdapat kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Dimana, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.
“Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” ucap dia.
Dalam gelaran Pilgub Riau, kata SBY, dirinya juga mendapat laporan jika petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Kepada SBY petinggi TNI itu bersumpah akan netral.
“Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” imbuh dia.
Atas dasar itu, SBY berharap negara dan perangkat lainnya agar dapat netral. “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” tandas Presiden RI ke-6 itu.
TAGS : BIN TNI Polri Pilkada SBY
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/36596/SBY-Sebut-Punya-Bukti-Oknum-TNI-Polri-Tak-Netral/
