JawaPos.com – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya konsisten memperjuangkan kepentingan guru agama honorer di seluruh Indonesia. Karena itu, dia meminta tidak ada konfrontasi antara guru agama honorer dan Kemenag.
Keterangan tersebut disampaikan Dhani, sapaan Ali Ramdhani, di Jakarta kemarin (11/3). Dia menegaskan, Kemenag terus memperjuangkan guru-guru honorer supaya masuk dalam formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dhani meminta para guru agama honorer untuk bersabar. ”Karena proses ini tidak hanya ada di Kemenag. Tetapi juga melibatkan enam kementerian dan lembaga lain,” jelasnya.
Guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu mengatakan, Kemenag sudah meminta semua pihak memperjuangkan guru agama honorer. Data di Kemenag menyebutkan, jumlah guru agama honorer saat ini 120 ribuan orang. ”Saat ini teknis pelaksanaan ujian sedang digodok. Agar pelaksanaan pengangkatan PPPK dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya. Kemenag juga menyiapkan sarana seleksi. Termasuk soal ujian supaya proses seleksi guru agama honorer menjadi PPPK dapat berjalan cepat.
Dhani menegaskan, Kemenag tetap konsisten memperjuangkan kepentingan para guru agama honorer semaksimal mungkin. ”Kita (Kemenag, Red) pasti berjuang untuk mereka. Maka jangan ada konfrontasi antara guru honorer dan Kemenag. Kita bukan pihak yang diametral,” tuturnya.
Menurut Dhani, Kemenag dari awal terus memperjuangkan nasib semua guru agama supaya dapat masuk dalam skema PPPK. Pekan lalu digelar pertemuan lintas kementerian dan lembaga untuk membahas perjuangan Kemenag itu. Supaya bisa diambil keputusan bersama bahwa guru honorer bisa masuk formasi PPPK dalam jumlah besar.
Dhani mengatakan, Kemenag memperjuangkan guru agama honorer menjadi PPPK karena rasa takzim dan hormat atas perjuangan mereka selama ini. ”Percayalah, kami akan melakukan secara maksimal. Kami paham tentang penghargaan yang seharusnya diterima para guru honorer,” tambahnya.
Dengan diangkat menjadi PPPK, diharapkan para guru agama honorer itu mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020, PPPK akan mendapat tunjangan yang sama dengan PNS. Tunjangan itu meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan lainnya.
Untuk sementara, kuota guru-guru honorer di bawah naungan Kemenag dalam rekrutmen PPPK hanya sekitar 9.000 orang. Jumlah tersebut, menurut Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi, sangat sedikit. Dia menegaskan, tujuan rekrutmen PPPK adalah mengentaskan persoalan guru honorer. Namun, jika kuota guru agama honorer hanya 9.000 orang, tentu tidak mengentaskan persoalan. ”Narasinya menjadi kuota hiburan,” ucapnya.
Mahnan mengatakan, dari alokasi rekrutmen PPPK sebanyak sejuta kursi, usulan yang masuk ke Kemendikbud masih sekitar 51 persen. Sehingga masih ada 431 ribuan kuota kosong atau belum masuk usulan pemerintah daerah. Sisa kuota itu sejatinya masih sangat longgar untuk menampung guru agama honorer di seluruh Indonesia. ”Mereka ini punya hak yang sama untuk ikut rekrutmen PPPK. Minimal bisa ikut tes,” jelasnya.
Isu soal absennya formasi guru pendidikan agama dalam program seleksi PPPK guru 2021 ditampik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Dia memastikan bahwa formasi itu tersedia dalam seleksi 1 juta guru PPPK yang pendaftarannya mulai April 2021 nanti. Bahkan, bukan hanya guru pendidikan agama, tapi juga guru seni dan olahraga. ”Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan akan masuk,” ujarnya.
Dalam seleksi PPPK guru ini, kata Nadiem, semua guru honorer bisa ikut seleksi. Meski begitu, tahap pertama akan diprioritaskan untuk honorer di sekolah negeri. Karena itu, guru honorer di sekolah swasta yang mendaftar dan lolos seleksi tahun ini akan ditempatkan di sekolah negeri. Tidak di sekolah asalnya di swasta.
Meski fokus pada pengangkatan guru honorer melalui skema PPPK, Nadiem menjanjikan bahwa tahun depan seleksi guru melalui skema calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal diadakan. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan tahun depan. ”Tapi, saat ini kita memprioritaskan guru-guru honorer, bukan guru-guru yang lain,” tutur mantan bos Gojek tersebut.
Nadiem juga meluruskan isu penghapusan pelajaran pendidikan agama dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Dia mengaku kaget mendengar kabar itu. Bahkan sampai timbul polemik di masyarakat. Sebab, kata dia, tidak pernah ada rencana tersebut. Pendidikan agama tidak akan pernah dihilangkan dari kurikulum di Indonesia.
Baca juga: Guru Honorer Miliki Sertifikat Pendidik Lulus 100 Persen Uji Teknis
Agama dan Pancasila, tegas Nadiem, tidak hanya penting, tapi juga sangat esensial bagi pendidikan Indonesia. Karena itu, peta jalan pendidikan pun dirancang dengan ekosistem pendidikan agar mampu menghasilkan anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Karena itu, pihaknya akan kembali memasukkan frasa tersebut dalam peta jalan bila hal itu diperlukan. Pihaknya terbuka. Lagi pula, menurut Nadiem, status peta jalan pendidikan juga masih berupa rancangan yang terus disempurnakan. Tentunya dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik dari berbagai pihak.
Saksikan video menarik berikut ini:
Editor : Ilham Safutra
Reporter : wan/mia/c9/oni
Credit: Source link
