DENPASAR, BALIPOST.com – Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli dimentahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. Dalam konferensi pers evaluasi PPKM Darurat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7) malam, ia mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi kebijakan ini.
Luhut mengatakan sedang dilakukan evaluasi PPKM Darurat terkait diperlukannya perpanjangan atau tidak. “Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan, kita akan mengumumkan secara resmi,” katanya didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.
Ada dua indikator yang digunakan mengevaluasi periode transisi. Beberapa relaksasi dapat dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate semakin baik. “Kebetulan dalam dua hari terakhir ini kita lihat membaik. Dan kita juga lihat periode 14 sampai 21 hari itu kita sudah masuki dalam periode tersebut,” jelasnya.
Ia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengendalikan varian Delta yang 7 kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Telah ada kemajuan dan penurunan mobilitas aktivitas masyarakat dilihat dari 3 indikator, Google Traffic, Facebook Mobility, dan Index cahaya malam.
Dipantau dari Denpasar, Menko mengatakan terjadi penurunan signifikan dalam mobilitas dan aktivitas masyarakat. “Terus terang saja ini memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan,” sebutnya
Namun, penurunan mobilitas ini tidak serta merta langsung menunjukkan penurunan tambahan kasus. Walaupun 3 hari belakangan ini, terlihat data-data sudah mulai membaik. “Karena ada masa inkubasi penularan yang terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain,” jelasnya.
Hasil dari berbagai penelitian institusi, dibutuhkan inkubasi 14-21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini mulai bisa flattening atau merata kemudian menurun. “Hal ini bisa terjadi kalau kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini,” ujarnya.
Ia mengatakan bukan hal mudah bagi pemerintah memutuskan PPKM ini. Di satu sisi harus menghentikan penularan Delta yang eksponensial agar para dokter, perawat, dan bidan di RS, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Luhut mengatakan bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyeimbangkan dua hal tersebut. Tapi, pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan PPKM Darurat untuk menghentikan varian Delta. “Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial,” tegasnya.
Bantuan itu meliputi pemberian beras Bulog 10 kilogram untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial tunai 10 juta KPM, pemberian tambahan ekstra dua bulan untuk 18,9 juta KPM sembako, bansos untuk 5,9 juta KPM usulan daerah, tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai Rp 10 triliun, juga subsidi listrik untuk RT 450 dan 900 Volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021, subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen selama 6 bulan, juga subsidi
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan Rp 33,21 triliun. Antara lain untuk tambahan anggaran pembiayaan pasien COVID-19 di RS, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan RS lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis untuk pasien OTG-GR isolasi mandiri yang sudah dimulai oleh Presiden pada Kamis (15/7).
“Kita tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, terutama menghadapi varian Delta ini, hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Itu hanya sementara. Meskipun kami terus menambah fasilitas rumah sakit itu, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali, dan mengecek berkali-kali mengenai ini agar tercipta herd immunity,” ujarnya.
Ia memohon kerjasama seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan selama periode PPKM ini, serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan dan ditargetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. (Diah Dewi/balipost)
Credit: Source link
