Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut) di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti peraturan diatasnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
“Kita ikutin undang-undangnya saja. Jadi gini ya, KPU itu tidak dalam konteks membuat norma baru, dia hanya melaksanakan undang-undang,” kata Gus Yaqut di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menurut Gus Yaqut, KPU dalam membuat peraturan, tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, karena Undang-undang kedudukannya lebih tinggi ketimbang PKPU.
“Iya dong turunannya (PKPU turunan dari Undang – undang), (jadi) Bukan membuat norma baru (yang bertentangan),” ujar dia.
“Ya harusnya begitu (membolehkan Napi ikut Pilkada), kalau mengikuti undang-undang,” tambah Yaqut.
Diketahui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 bakal direvisi, salah satu aturan yang berpolemik yakni berkaitan dengan larangan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Padahal, dalam UU Pilkada, Mantan Napi termasuk Napi koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun yang bersangkutan harus mengumumkan di depan publik bahwa dia merupakan mantan narapidana.
TAGS : Komisi II DPR Yaqut Cholil Quomas KPU Pilkada
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
