Saturday, January 16, 2021
Andalan News - Situs Andalan untuk informasi berita terkini, terbaru, teraktual dan viral
  • Home
  • News
  • International News
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Automotive
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • International News
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Automotive
No Result
View All Result
Andalan News - Situs Andalan untuk informasi berita terkini, terbaru, teraktual dan viral
No Result
View All Result

Wapres Minta DPD Mediasi MUI dengan BPJPH Soal UU Jaminan Produk Halal

August 5, 2020
in News
4 min read
Wapres Minta DPD Mediasi MUI dengan BPJPH Soal UU Jaminan Produk Halal
1
SHARES
2
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Wapres Minta DPD Mediasi MUI dengan BPJPH Soal UU Jaminan Produk Halal

Pimpinan DPD RI menggelar rapat konsultasi dengan Wapres KH Maruf Amin yang digelar secara virtual

Jakarta, Jurnas.com – DPD RI diminta untuk memanggil para pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Permintaan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma`ruf Amin, dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Wapres yang digelar secara virtual, Jakarta, Rabu (5/8).

Rapat konsultasi itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” kata Ma`ruf Amin.

Ditambahkan Ma`ruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga, MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat.

Baca juga.. :

  • Wapres Ma`ruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Vaksin Covid-19
  • Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Beberapa Keputusan
  • Terima Halal Institute, Pimpinan DPD RI Ingatkan Potensi Bisnis Syariah

“Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai jalan di tempat, karena dirasa ada keberatan dari MUI.

Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Ma`ruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius.

Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

ADVERTISEMENT

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” katanya.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut diantaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi.

DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi.

Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha.

Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya.

Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk akan kami perhatikan,” pungkasnya.

TAGS : Warta DPD RI Pimpinan DPD Wapres Maruf Amin UU Produk Halal

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/76521/Wapres-Minta-DPD-Mediasi-MUI-dengan-BPJPH-Soal-UU-Jaminan-Produk-Halal/

ShareTweetSendSharePin
Previous Post

Pandemi Covid-19, Momentum Tampilkan Pilkada Gaya Baru

Next Post

Jaksa Tolak Eksepsi Vicky Prasetyo, Pengacara: Pasrah ke Majelis Hakim

Related Posts

Gempa 5,0 Skala Richter Kembali Terjadi di Kabupaten Majene
News

Gempa 5,0 Skala Richter Kembali Terjadi di Kabupaten Majene

January 16, 2021
Dari Puluhan KK Hindu Terdampak Gempa Mamuju hingga Sungai Pulukan Meluap
News

Dari Puluhan KK Hindu Terdampak Gempa Mamuju hingga Sungai Pulukan Meluap

January 16, 2021
Sepuluh Bupati/Wali Kota Jadi Penerima Anugerah Kebudayan PWI 2021, Termasuk Wali Kota Rai Mantra
News

Sepuluh Bupati/Wali Kota Jadi Penerima Anugerah Kebudayan PWI 2021, Termasuk Wali Kota Rai Mantra

January 15, 2021
Next Post
Jaksa Tolak Eksepsi Vicky Prasetyo, Pengacara: Pasrah ke Majelis Hakim

Jaksa Tolak Eksepsi Vicky Prasetyo, Pengacara: Pasrah ke Majelis Hakim

Fakta Ledakan Mengerikan di Beirut Lebanon

Fakta Ledakan Mengerikan di Beirut Lebanon

Ketua TP PKK Pusat Selalu Ingatkan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Ketua TP PKK Pusat Selalu Ingatkan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended

NHTSA tak temukan kesalahan perakitan pedal akselerator Tesla

NHTSA tak temukan kesalahan perakitan pedal akselerator Tesla

7 days ago
Vaksin Sinovac Datang, BGS: Jokowi Larang Menterinya Libur

Menkes Minta RS Sediakan 30 Persen dari Tempat Tidur untuk Covid-19

5 days ago
Nikmatnya Menyantap Nasi Rendah Gula Dari ARTUGO Diet Care Rice Cooker

Nikmatnya Menyantap Nasi Rendah Gula Dari ARTUGO Diet Care Rice Cooker

5 days ago
Kepala BKF Akui Indonesia Memang Sudah Resesi

Kita Masih Krisis, Kerjanya Harus Lebih Cepat

22 hours ago
Daihatsu klaim mobil bekasnya laris selama masa pandemi

Daihatsu klaim mobil bekasnya laris selama masa pandemi

16 hours ago
Libur Panjang Maulid Nabi, Ini Implikasinya dalam Penambahan Harian Kasus COVID-19

Larangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang dan Diperbarui, Ini Isinya

2 days ago
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT

Highlights

Vaksinasi Jadi “Game Changer” Pemulihan Ekonomi Bali

Toyota didenda 180 juta dolar AS karena langgar pelaporan emisi

Sepuluh Bupati/Wali Kota Jadi Penerima Anugerah Kebudayan PWI 2021, Termasuk Wali Kota Rai Mantra

Saksi OJK Ungkap Fakta Baru di Sidang Mantan Direksi AISA

Tim SAR Berhasil Kumpulkan 272 Kantong Jenazah pada Hari Ketujuh

KPK Cecar Sekjen Kemensos Soal Tahapan Pengadaan Bansos

Trending

Gempa 5,0 Skala Richter Kembali Terjadi di Kabupaten Majene
News

Gempa 5,0 Skala Richter Kembali Terjadi di Kabupaten Majene

January 16, 2021

JawaPos.com – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan, gempa dengan kekuatan 5,0...

Dari Puluhan KK Hindu Terdampak Gempa Mamuju hingga Sungai Pulukan Meluap

Dari Puluhan KK Hindu Terdampak Gempa Mamuju hingga Sungai Pulukan Meluap

January 16, 2021
BMW Astra siap layani uji emisi gas buang di bengkel resminya

BMW pasang target gandakan penjualan kendaraan listrik tahun ini

January 16, 2021
Vaksinasi Jadi “Game Changer” Pemulihan Ekonomi Bali

Vaksinasi Jadi “Game Changer” Pemulihan Ekonomi Bali

January 16, 2021
Toyota didenda 180 juta dolar AS karena langgar pelaporan emisi

Toyota didenda 180 juta dolar AS karena langgar pelaporan emisi

January 16, 2021
Andalan News – Situs Andalan untuk informasi berita terkini, terbaru, teraktual dan viral

This is an online news portal that aims to share latest Indonesia news, international news, tech, entertainment, lifestyle and automotive. Feel free to get in touch with us!

Recent News

  • Gempa 5,0 Skala Richter Kembali Terjadi di Kabupaten Majene
  • Dari Puluhan KK Hindu Terdampak Gempa Mamuju hingga Sungai Pulukan Meluap
  • BMW pasang target gandakan penjualan kendaraan listrik tahun ini
  • Vaksinasi Jadi “Game Changer” Pemulihan Ekonomi Bali
  • Toyota didenda 180 juta dolar AS karena langgar pelaporan emisi

Subscribe Now

Loading
  • Contact Us
  • Privacy Policy

© 2020 andalannews.com - All rights reserved!

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • International News
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Automotive

© 2020 andalannews.com - All rights reserved!