indopos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, wisatawan yang naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) pada H-2 sebelum keberangkatan. Sedangkan, wisatawan yang perjalanan darat ke Bali wajib rapid test antigen pada H-2.
Hal tersebut sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Ia meminta protokol kesehatan di Bali diperketat, terutama di tempat peristirahatan (rest area), hotel dan tempat wisata.
“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” ujar Luhut belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, jumlah transaksi pengembalian (refund) tiket wisatawan yang hendak berkunjung ke Bali mencapai Rp317 miliar.
Jumlah itu berasal dari 133 ribu tiket pesawat. Hariyadi Sukamdani mengatakan, refund tiket besar-besaran itu dampak dari kewajiban tes PCR bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali lewat jalur udara. Sementara, wisatawan yang melakukan perjalanan darat ke Bali wajib melakukan tes rapid antigen.
“Data yang kami olah sampai dengan tadi malam, terjadi permintaan refund dari pembeli tiket sampai 133 ribu passenger dan ini meningkat 10 kali lipat dibanding kondisi normal. Dari online travel agent (OTA) big data-nya kira-kira berapa transaksi yang terdampak, data sampai tadi malam itu Rp317 miliar,” ujarnya dalam acara Penandatangan Nota Kesepahaman PHRI dan Air Asia, Rabu (16/12/2020).
Selain berdampak pada pelaku usaha pariwisata, ia menuturkan kebijakan itu juga berpengaruh pada perekonomian Bali. Tak tanggung-tanggung, perkiraan dampaknya pada perekonomian Bali mencapai Rp967 miliar.
“Kita ketahui Bali di kuartal III pertumbuhannya sudah minus 12,28 persen. Ini tentunya bagi masyarakat Bali hal yang cukup sangat memprihatinkan karena mereka expect satu tahun itu festive dua kali. Jadi liburan tengah dan akhir tahun,” paparnya.
Hariyadi menegaskan PHRI sangat mendukung upaya pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, ia berharap pemerintah juga memperhatikan faktor perekonomian sebelum mengeluarkan kebijakan. Terkait kewajiban swab dan rapid test antigen itu, ia berharap pemerintah bisa berdiskusi dengan pengusaha sebelum merilis kebijakan itu sehingga pengusaha bisa melakukan antisipasi.
“Sebetulnya kami sangat harap nantinya kami sebagai pelaku usaha diajak bicara, pendapatnya bagaimana. Kami tentu akan berikan pendapat objektif dan dalam bentuk fakta dan data yang kami siapkan,” katanya.(dni)
Credit: Source link
