JawaPos.com – Perbankan terus mendorong penyaluran perumahan tahun ini. Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi. Namun, bisa mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara. Peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan.
Heru menjelaskan, butuh tambahan pasokan lebih dari 14 juta unit untuk memenuhi zero backlog perumahan. Sehingga, diperlukan sumber pendanaan yang stabil.
“Kami berupaya dengan beberapa usulan. Yakni skema baru KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), skema baru KPR SSB (subsidi selisih bunga), Rent to Own untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, penetapan imbal jasa penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru, kemarin (26/1).
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema KPR FLPP yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen. Untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR subsidi. Sedangkan untuk KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP.
“Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7 persen,” terangnya.
Hirwandi menjelaskan, usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Untuk skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.
“Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” kata Hirwandi.
Bank BTN turut ambil bagian sebagai anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan PT Sarana Multigriya Finansial Persero (PT SMF).
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan, penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga. Melalui PT SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota. Sehingga mampu mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.
Salah satunya dalam perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan. Baik melalui skema Rent to Own maupun Staircasing Shared Ownership. “Kami juga fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal/pekerja mandiri melalui menabung di BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah dengan lebih mudah,” bebernya.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menuturkan, pada dasarnya pemerintah ingin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Namun dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sifatnya terbatas.
Editor : Estu Suryowati
Reporter : Agas Putra Hartanto
Credit: Source link
