Andalannews.com – Industri batu bara Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan baru yang akan berperan dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Kebijakan ini langsung menarik perhatian pelaku usaha, investor, hingga pasar global karena batu bara menjadi salah satu komoditas utama yang masuk dalam skema baru tersebut.
Di tengah perubahan kebijakan itu, pemerintah meminta investor tetap tenang dan tidak khawatir terhadap arah baru pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kegiatan ekspor batu bara tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah beroperasi.
Pemerintah menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia hanya menjadi bagian dari penguatan tata kelola dan sistem pelaporan ekspor komoditas strategis nasional.
Kebijakan ini menjadi penting karena batu bara Indonesia selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara.
Bahkan menurut pemerintah, kontribusi ekspor sumber daya alam terhadap total ekspor nasional mencapai sekitar 60 persen.
Dari jumlah tersebut, batu bara menjadi komoditas terbesar dengan kontribusi sekitar 8,65 persen terhadap total ekspor nasional.
Batu Bara Jadi Fokus Utama Pemerintah
Dalam skema baru tersebut, pemerintah memprioritaskan tiga komoditas utama yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.
Ketiganya dianggap sebagai sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap devisa negara dan stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa ekspor komoditas strategis Indonesia perlu dikelola lebih terintegrasi agar negara tidak terus mengalami kebocoran devisa akibat praktik under invoicing dan transfer pricing.
Pemerintah menilai selama ini terdapat selisih data antara nilai ekspor yang dicatat Indonesia dengan nilai impor yang tercatat di negara tujuan.
Kondisi tersebut dinilai merugikan negara karena memengaruhi penerimaan devisa, validitas data perdagangan, hingga penerimaan pajak.
Karena itu, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia disebut sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan perdagangan batu bara Indonesia di pasar global.
Siapa Luke Thomas yang Jadi Sorotan?
Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan publik adalah penunjukan warga negara Australia bernama Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi langsung penunjukan tersebut dalam keterangannya di Jakarta.
Luke Thomas Mahony bukan nama baru di industri pertambangan global. Ia memiliki pengalaman panjang di sektor batu bara internasional dan pernah menduduki berbagai posisi strategis di perusahaan tambang besar dunia, termasuk Vale dan BHP Billiton.
Latar belakang inilah yang membuat pemerintah menilai Luke memiliki kapasitas untuk memimpin badan baru yang akan mengelola tata niaga ekspor sumber daya alam Indonesia.
Meski begitu, penunjukan warga negara asing sebagai pimpinan badan strategis tetap memicu perdebatan di media sosial.
Sebagian pihak mendukung karena pengalaman internasional yang dimiliki Luke dianggap bisa memperkuat daya saing batu bara Indonesia di pasar global.
Namun ada juga yang mempertanyakan mengapa posisi penting tersebut tidak dipimpin oleh profesional dalam negeri.
Investor Mulai Cemas
Setelah pengumuman pembentukan PT DSI muncul, pasar sempat merespons negatif. Sejumlah investor khawatir kebijakan ekspor satu pintu akan mengganggu fleksibilitas perdagangan komoditas Indonesia, termasuk batu bara.
Kekhawatiran tersebut muncul karena industri batu bara selama ini bergerak sangat cepat dan sangat bergantung pada efisiensi transaksi internasional. Pelaku usaha takut adanya tambahan birokrasi baru justru memperlambat proses ekspor.
Menanggapi situasi tersebut, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak mengambil alih seluruh aktivitas perdagangan. Menurutnya, tahap awal implementasi hanya fokus pada sistem pelaporan dan transparansi ekspor.
Pemerintah juga menjanjikan penjelasan lebih detail kepada investor sebelum kebijakan berlaku penuh pada Juni 2026.
Terlepas dari polemik kebijakan baru, posisi batu bara Indonesia di pasar global masih sangat kuat. Indonesia tetap menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik di kawasan Asia.
Negara seperti China dan India masih menjadi pasar utama batu bara Indonesia karena tingginya kebutuhan energi di sektor industri dan pembangkit listrik mereka.
Selain itu, kualitas batu bara thermal Indonesia juga dikenal kompetitif untuk pasar ekspor Asia karena kadar sulfur yang relatif lebih rendah dibanding beberapa negara produsen lain.
Pemerintah sendiri masih menjadikan batu bara sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara, meski di sisi lain dunia mulai bergerak menuju energi terbarukan.
Pemerintah Ingin Tata Kelola Lebih Transparan
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia disebut bukan semata soal bisnis ekspor, tetapi juga upaya memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan sumber daya alam.
Pemerintah ingin memastikan devisa hasil ekspor batu bara benar-benar masuk ke dalam sistem keuangan nasional dan tidak banyak “bocor” ke luar negeri melalui berbagai praktik manipulasi perdagangan.
Mulai Juni 2026, pemerintah juga akan memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor SDA dengan kewajiban penempatan dana di bank Himbara.
Langkah ini diyakini bisa memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Meski pemerintah sudah memberikan penjelasan awal, banyak pelaku industri batu bara Indonesia masih menunggu aturan teknis lebih detail terkait implementasi PT DSI.
Kementerian Perdagangan menegaskan izin ekspor tetap berada di tangan pemerintah dan tidak otomatis diambil alih PT DSI.
Hal ini penting karena dunia usaha membutuhkan kepastian terkait mekanisme kontrak, pengiriman, pembayaran, hingga hubungan dagang dengan pembeli internasional.
Sejumlah pengamat menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan.
Jika berjalan lancar pemerintah berharap sistem baru tersebut bisa memperkuat posisi batu bara Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Namun jika implementasinya terlalu birokratis, ada risiko daya saing ekspor Indonesia justru melemah dibanding negara pesaing lain.
Karena itu, pelaku industri kini menunggu bagaimana pemerintah menjalankan reformasi tata kelola batu bara Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
