Uang rupiah
Jakarta – Komite IV DPD RI mempertanyakan rendahnya realisasi dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Padahal tahun ini, dana bergulir Rp1,2 triliun rencananya akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil.
Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang meminta LPDB-KUMKM untuk segera memberikan kepastian kepada para pengusul dana bergulir, terkait proposal pinjaman dana yang telah diusulkan sebelumnya. Menurutnya, LPDB-KUMKM terlalu selektif dalam memberikan dana bergulir, sehingga cenderung lambat dalam merespon proposal yang datang.
“LPDB ini diharapkan betul-betul bisa mendorong penyediaan modal untuk UMKM termasuk di dalamnya koperasi. Untuk 2018 ada tambahan modal Rp500 miliar ditambah dana LPDB sebesar 700 juta, jadi diakumulasi menjadi 1,2 triliun ini. Tapi sampai akhir Juli ini masih sekitar Rp28 miliar, itu pun masih di Pulau Jawa,” ujar Ajiep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (18/7).
Ajiep menambahkan, lambatnya penyaluran dana bergulir di daerah dikhawatirkan akan membuat LPDB-KUMKM tidak dapat mencapai target. Bahkan, sejumlah daerah sama sekali tidak mengajukan pinjaman, karena syarat yang dinilai terlalu sulit.
“Boleh saja hati-hati tapi ya jangan berlebihan yang justru kemudian cenderung merespon dengan sangat lambat, bahkan tidak memberikan respon, membiarkan pengusul menunggu bertahun-tahun. Mereka melakukan perubahan dalam mekanisme pengajuan proposal dan juga syarat adanya rekomendasi dari Dinas Koperasi. Dinas koperasi juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya.
Menjawab hal itu, Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono menargetkan pada akhir 2018 realisasi dana bergulir akan mencapai 70% dari jumlah Rp1,2 Triliun. Dia mengakui adanya seleksi dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha, termasuk syarat adanya rekomendasi dari dinas koperasi setempat.
Adi menyebut total proposal yang masuk tahun ini mencapai 221 proposal. Sementara proposal yang sedang diproses baru 21 proposal dengan nilai mencapai lebih dari Rp400 Miliar.
“Untuk itu kami yakin akan mencapai target 70%, meskipun saat ini masih di sekitaran Pulau Jawa, namun nantinya diharapkan dapat merata di seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.
Beberapa kendala dalam proses pencairan dana bergulir ini, kata Adi, adalah adanya perubahan struktur dan perbaikan manajemen pencairan dana. Dengan perbaikan sistem manajemen, proses verifikasi dana bergulir akan lebih baik sehingga pinjaman bisa semakin cepat cair.
TAGS : DPD LPDB UKM Parlemen Koperasi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/37908/DPD-Pertanyakan-Realisasi-Dana-Bergulir/
