Tentara tampak mengoperasikan sistem rudal Patriot di pangkalan militer Turki di Gaziantep. (Foto: AFP).
Baghdad, Jurnas.com – Seorang legislator Irak, Karim Alwi mengutuk rencana Amerika Serikat (AS) untuk memasang sistem rudal Patriot di Baghdad. Ia mengatakan, penyebaran tersebut melanggar kedaulatan Irak.
“Parlemen Irak mewakili semua kelompok dan arus politik. Keputusan (parlemen) yang menuntut penarikan pasukan militer AS didukung publik. Karena itu, upaya pasukan (AS) mengerahkan sistem rudal Patriot di pangkalan mereka untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka ditolak dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan kami,” kata Alawi kepada Kantor berita Baghdad Today, Kamis (23/1).
“Kehadiran pasukan AS di Irak adalah ilegal. Keputusan parlemen baru-baru ini jelas. Bola sekarang ada di pengadilan pemerintah untuk mengeluarkan pasukan itu. Jika itu tidak dilaksanakan, akan ada reaksi dari semua lini, termasuk mengajukan pengaduan ke PBB dan organisasi Islam lainnya dengan tujuan memindahkan pasukan AS,” sambungnya.
Anggota parlemen mengatakan Irak akan berbaris di Baghdad pada Jumat (24/2) untuk menyampaikan pesan kepada pasukan AS bahwa “Rakyat Irak menolak kehadiran mereka dan sudah saatnya mereka meninggalkan pangkalan mereka.”
AS sedang mempertimbangkan penggelaran sistem anti-rudal untuk melindungi pasukan Amerika di Irak.
Keputusan itu diambil setelah Iran pada 8 Januari 2020 menembakkan sejumlah rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Andar di Irak barat, tempat lebih dari 1.000 tentara AS
Serangan itu sebagai pembalasan agrsi AS yang menewaskan Letjen Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), komandan Mobilisasi Populer Irak Unit (PMU), Abu Mahdi al-Muhandis, dan rekan-rekan mereka di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.
TAGS : Kedaulatan Irak Qassem Soleimani Amerika Serikat Karim Alwi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/66256/Penempatan-Rudal-Patriot-di-Irak-Langgar-Kedaulatan-Negara/
