JawaPos.com – BPJamsostek terus melakukan validasi data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU). Dari 14,5 juta data yang sudah masuk hingga kemarin (8/9) pagi, ada 1,6 juta nomor rekening (norek) yang bakal dihapus dari list penerima.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Agus Susanto dalam temu media secara virtual, Selasa (8/9). Agus menjabarkan, seluruh data yang masuk telah melalui proses validasi berlapis. Pertama, dari 14,5 juta norek, dilakukan validasi secara otomatis oleh sistem dengan pihak perbankan. Sudah 14,3 juta yang divalidasi, sisanya masih berproses. ”Ada 19 ribu yang tidak valid. Kita kembalikan ke pemberi kerja untuk dikoreksi,” ujarnya.
Dari 14,3 juta tersebut, kemudian divalidasi kembali dengan kriteria penerima BSU yang ada di Permenaker 14/2020. Seperti, merupakan WNI, terdaftar peserta BPJamsostek aktif, kepesertaan sampai 30 Juni 2020, upah terakhir dibawa Rp 5 juta, dan memiliki rekening bank aktif.
Melalui proses ini, tersaring 12,5 juta data yang valid dan 1,6 juta yang tidak valid. Sayangnya, 1,6 juta tersebut tidak bisa diteruskan untuk proses koreksi atau perbaikan ke perusahaan ataupun pekerja. Artinya, mereka tidak akan menerima dana bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk jangka waktu empat bulan tersebut. ”Karena tidak sesuai dengan permenaker,” tegasnya.
Dia mernci, dari 1,6 juta data tidak valid tersebut sekitar 62 persen memiliki upah diatas Rp 5 juta. Padahal, ketentuan upah penerima BSU dibawah Rp 5 juta. Kemudian, ada pula yang kepesertaannya baru didaftarkan. Sekitar 38 persen.
Terkait penyetoran data di luar kriteria ini, Agus menduga, sebagian perusahaan sengaja mengirim semua nama karyawannya karena sulit memilah mana karyawan yang didaftarkan sebelum Juni dan setelahnya. ”Sehingga dikirim semuanya gelondongan gitu. Dan ini terfilter melalui sistem kita,” paparnya.
Agus melanjutkan, untuk 12,5 juta data yang valid kemudian menjalani proses validasi kembali untuk ketunggalan nomor rekening. Tahap ini memastikan rekening tersebut hanya satu peserta dan nama pemilik sama dengan nama di kepesertaan BPJamsostek. Terdata, 11, 7 juta valid dan 790 ribu yang dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki.
”11,7 juta ini yang siap ditransfer dananya,” paparnya. Dari angka ini, sudah diserahkan sekitar 5,5 juta norek ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk penyaluran batch pertama dan kedua. ”Dan hari ini (kemarin, red) kembali kita serahkan untuk gelombang ketiga sebanyak 3,5 juta. Total norek yang kita serahkan 9 juta untuk diproses transfer,” sambung Agus.
Diakuinya, penyerahan data ini memang sengaja dilakukan secara bertahap karena prinsip kehati-hatian. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran dapat dilaksanakan lebih maksimal.
Dalam kesempatan itu, Agus turut menyinggung soal sms blast yang telah dilakukan oleh pihaknya. Pengiriman pesan singkat ini, kata dia, merupakan notifikasi BSU untuk pekerja yang berhak menerima banntuan. Namun, pekerja sudah tidak aktif saat ini karena kepesertaannya dinonaktifkan.
”Tapi per 30 Juni masih tercapture oleh kami. Sehingga masih berhak menerima,” jelasnya. Nah, bagi para penerima sms tersebut, Agus menghimbau agar pekerja mau membuka link unik yang dikirimkan. Kemudian, melakukan konfirmasi data. ”Tinggal masukkan keynya berupa NIK,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, bahwa nantinya sebelum dicairkan, data batch ketiga ini bakal dicek ulang terlebih dahulu oleh pihaknya. Setelahnya, baru diserahkan ke KPPN untuk kemudian dana diserahkan ke bank himbara.
”Mekanisme penyaluran masih sama seperti batch sebelumnya. Ini demi kehati-hatian dan yang jadi concern semua pihak, tepat sasaran,” ungkapnya.
Mengenai penyaluran batch sebelumnya, Ida mengatakan, bahwa saat ini sedang berproses. Untuk batch pertama, sudah mencapai angka 92 persen. Sementara, batch kedua 46,2 persen.
Editor : Bintang Pradewo
Reporter : Zalzilatul Hikmia
Credit: Source link
