By Jatim Kebut Vaksinasi, Layani Pendaftar Online dan Offline
JawaPos.com – Pemerintah terus memantau pergerakan masyarakat pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Ditemukan beberapa fakta tentang peningkatan mobilitas saat pembatasan dilonggarkan.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah memantau masyarakat melalui aplikasi Google Mobility.
Pemantauan itu dilakukan untuk memprediksi adanya peningkatan kasus. Ketika ada mobilitas padat, risiko penularan Covid-19 lebih tinggi. ’’Sudah ada tanda-tanda pergerakan penduduk,’’ kata Nadia.
Dia menyebutkan, peningkatan mobilitas terjadi pada sektor ritel. Ini merepresentasikan adanya pergerakan masyarakat di restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan tempat sejenis. Ekonomi memang harus tetap berjalan. Karena itu, Nadia mengimbau agar pengusaha memastikan pengunjung menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan PPKM di wilayah masing-masing. ’’Tracing, testing, dan treatment (3T) harus terus dilakukan,’’ tegasnya. Pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk membantu kegiatan pelacakan kontak erat pasien Covid-19.
Pada kesempatan lain, Satgas Penanganan Covid-19 menyoroti kabupaten/kota yang kasus aktifnya masih tinggi. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid Wiku Adisasmito mengatakan, daerah-daerah dengan kasus di atas 1.000 masih didominasi kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Jumlahnya mencapai 83 kabupaten/kota. Dia memerinci, sebaran kasus aktif terbanyak berada di Jawa Barat dengan 11 kabupaten/kota, disusul Banten dan Jawa Timur masing-masing dengan 6 kabupaten/kota serta DIJ 5 kabupaten/kota.
Pada tingkat kabupaten/kota, ada lima besar dengan kasus aktif tertinggi. Yakni, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bantul, dan Kota Tangerang Selatan. ’’Penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi di daerah masing-masing,’’ ujar Wiku. Jika di wilayahnya masih ditemukan kasus Covid-19 yang tinggi, perlu dilakukan evaluasi bersama. ’’Kemudian, melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat bila diperlukan,’’ tambahnya.
Editor : Ilham Safutra
Reporter : lyn/idr/riq/c17/oni
Credit: Source link
