By JawaPos.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Ini bagian dari komitmen Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.
“Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan visual saat meluncurkan program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021).
Jokowi menambahkan perlunya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sejauh ini terobosan yang sudah dilakukan KKP meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya.
“Berbagai terobosan terus dilakukan KKP, termasuk penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir,” tambah Presiden Joko Widodo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penyiapan roadmap sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru dimana akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.
Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare diantaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.
Menteri Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.
Editor : Mohamad Nur Asikin
Credit: Source link
