Akselerasi Program Perkuat Pengawasan Internal – www.indopos.co.id

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2022. Kali ini mengusung tema “Peran Penting Inspektorat Jenderal dalam Mewujudkan Akselerasi Program KKP melalui Tata Kelola yang Baik, Penerapan Manajemen Risiko, Pengendalian Intern yang Efektif, dan Pencapaian Target PNBP”.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan pesan dan harapan, melalui Rakerwas ini Inspektorat Jenderal secara berkesinambungan memberikan konsultasi dan melakukan pendampingan dari awal sampai akhir pada seluruh program terobosan sekaligus memberikan koreksi terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rakeswas di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Pengawalan dan pendampingan dari Inspektorat Jenderal dinilai juga perlu guna memastikan program tersebut berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Trenggono juga meminta seluruh Eselon I lingkup KKP agar menyelesaikan semua temuan dan rekomendasi dari BPK, baik yang belum ditindaklanjuti, maupun yang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan yang seharusnya.

“Saya minta kepada seluruh Eselon I dan jajarannya untuk secara aktif berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan good ministerial governance di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tambahnya.

Pada Rakerwas ini juga dilakukan penandatangan Piagam Audit Intern oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan seluruh pimpinan Eselon I KKP guna menjamin pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas. Piagam Audit Intern adalah pernyataan formal dan tertulis tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam suatu kementerian/lembaga.

Piagam Audit Intern Itjen KKP Tahun 2022 ini merupakan pembaharuan dari tahun sebelumnya, di mana saat ini mengacu pada standar internasional dari The Institute Internal Auditor (The IIA) yang telah diadopsi dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021.