Pengamat Ingatkan Pembatasan Masa Jabatan Direksi BUMN

JawaPos.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, PT Telkom Indonesia (Persero), dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei mendatang.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN pada pasal 19, masa jabatan direksi BUMN tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun, dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Ringkasnya, anggota direksi BUMN hanya dapat menjabat maksimal 10 tahun.

Diketahui, Direktur Utama PT Telkom, Ririek Adriansyah, sudah menjadi direksi Telkom sejak 2012, sehingga secara hukum penugasannya berakhir saat RUPS akhir bulan ini.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus mengatakan, jika mengacu pada pasal 19 PP 45, maka jabatan tersebut tidak dapat diperpanjang lagi.

“Jadi sebetulnya, dua periode itu harga mati, di PP 45 disebutkan begitu. Semua masa jabatan direksi BUMN maksimal 2 periode. Soal kinerja bagus dan lain-lain tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan, karena kita menghindari oligarki yang orangnya hanya itu-itu saja,” kata Achmad Yunus di Jakarta, Kamis (12/5).

Achmad Yunus tak memungkiri, Telkom menjadi salah satu BUMN dengan kinerja yang bagus dibawah kendali Ririek. Tapi posisi Telkom saat ini tidak bisa dibilang aman, karena ketatnya persaingan di bisnis teknologi.