JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta benar-benar serius dalam mengendalikan inflasi. Paling tidak ada tujuh kunci yang harus dilaksanakan secara paralel agar inflasi benar-benar terjaga. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, Kamis (01/09/2022) di Jakarta.
“Mamang pengendalian inflasi ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada BI dan Pemerintah, namun harus disokong semua kmponen bangsa secara bersama-sama dalam semangat gotong royong demi menyelamatkan perekonomian nasional,” terangnya.
Sebagaimana diketahui Inflasi tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 3,6 persen (yoy). Target ini harus dibarengi dengan kerja ekstra mengingat adanya ketidakpastian faktor global dan kewaspadan karena hingga Juli 2022 saja, inflasi mencapai 4,94 persen (yoy). Meski angka itu relatif terjaga dibanding negara lain, namun harus diwaspadai inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) yang sangat tinggi, yaitu 11,47 persen (yoy) padahal angka maksimal aman berada di kisaran 4 persen-5 persen.
Andreas memaparkan, ada tujuh hal penting yang harus dilaksanakan baik melalui kebijakan maupun aksi nyata yang bersifat operasional dalam rangka pengendalian inflasi. Pertama adalah penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia (BI).
“Saya akan terus memantau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) yang sekarang sudah bergaung hampir di semua provinsi. Gerakan ini diharapkan mampu menjaga inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan melalui perluasan kerjasama antar daerah, komitmen penyelenggaraan operasi pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta Implementasi gerakan urban farming dan digital farming,” jelasnya.
Kedua, sambung Andreas, adalah ketersediaan komoditas dan menekan disparitas harga antardaerah. Perlu diingat bahswa kelangkaan satu komoditas bisa memberi efek domino terhadap komoditas lainnya. Disparitas harga antardaerah harus diturunkan dengan menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi lintas daerah.
Ketiga, adalah, ketahanan pangan nasional dijaga dengan meningkatkan tata kelola pangan. Dalam hal ini sektor pertanian harus diperkuat karena memegang peran utama menghadapi resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi. Untuk itu diperlukann sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.
“Penyiapan ketersediaan pangan harus diantisipasi, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” ungkap Andreas.
Credit: Source link
