Mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad (Foto: Reuters)
Londong – Mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mendesak pemerintah Iran mengkritik sistem peradilan negara tersebut. Ia menyebut lembaga tersebut bermuatan politik.
Tujuan mantan presiden Iran adalah untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan Iran yang dipimpin oleh Sadeq Larijani tidak independen, dan sebagian besar bermotif politik.
Mantan presiden itu sedang menyelidiki Sadeq Larijani, Hakim Agung Iran, yang ia tuding melalukan manipulasi hukum dan politik terhadap para pengikutnya.
Ahmadinejad sebelumnya menuntut pembebasan mantan pembantunya, Hamid Baghaei, yang dipenjara karena korupsi dan penggelapan dana negara senilai lebih dari USD5 juta atau sekitar Rp68 miliar.
Selain itu, ia berjanji di hadapan para pendukungnya, akan bekerja untuk menggulingkan Sadek Larijani sebagai sistem hukum Iran yang gagal menggugat dan tidak melindungi hak asasi manusia di negara ini.
Hamid Baghaei diduga mengalihkan dana yang didedikasikan untuk menyebarkan pengaruh Brigade Al-Quds di negara-negara Afrika. Ahmadinejad bersikeras Baghaei tidak bersalah dan menyerukan pengadilan terhadap kepala Brigade Al-Quds Qassem Suleimani karena penyalahgunaan dana tersebut.
Dikutip dari Arab News, kecaman Ahmadinejad terhadap sistem peradilan negaranya, dilihat sebagai perebutan kekuasaan di cabang pemerintahan yang ultra konservatif dan monopoli pada lembaga peradilan dan legislatif oleh saudara-saudara Larijani, Ali pembicara parlemen dan Sadeq sang Hakim Agung.
TAGS : Ahmadinejad Iran
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/31761/Ahmadinejad-Kritik-Sistem-Peradilan-Iran-Tak-Independen/
