Anggaran Kesehatan Nasional Hanya 1,4 Persen dari PDB

DENPASAR, BALIPOST.com – Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pembiayaan kesehatan masyarakat, menjadi hal yang dinanti. Sebab, anggaran kesehatan yang dikeluarkan Indonesia hanya 1,4 persen dari PDB.

Persentase ini jauh lebih kecil dari negara lain. Amerika Serikat misalnya mengalokasikan anggarannya sebesar 8,6 persen dari PDB untuk kesehatan, Jerman 8,7 persen, Inggris 7,6 persen, Vietnam 2,7 persen.

“Posisi kita tantangannya besar ke depan. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia terbesar nomor 4, dari sisi PDB (Produk Domestik Bruto) nomor 7, berdasarkan pendapatan per kapita, Indonesia rangking 103, ranking urutan kesehatan Indonesia rangking 94. Perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah, komitmen politik negeri untuk mencukupi pembiayaan kesehatan,” ungkap Chief of Party USAID Health Financing Activity Prof. Hasbullah Thabrany, Kamis (22/10) dalam workshop online dengan tema Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Pandemi COVID-19.

Menurutnya Indonesia sudah masuk upper middle income sehingga asuransi harus semakin kecil. “Jadi bukan kita tidak mampu, tapi tidak punya cukup komitmen,” imbuhnya

Dibandingkan dengan China,belanja kesehatan per kapitanya terus meningkat sehingga kualitas layanan kesehatan bagus. Sedangkan Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengeluarkan untuk belanja kesehatan USD 115, sementara BPJS Kesehatan hanya USD 32.

Meski demikian, JKN ke depan menurutnya akan tetap sustainable, karena iurannya berbasis gotong royong. Hasil evaluasinya, masih ada 26 persen peserta JKN yang dirawat inap yang harus membayar lebih dari 40 persen pendapatannya sebulan.

Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, program JKN menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia, bahkan dibandingkan dengan AS yang masih berdebat soal Obama Care. “Kita yang lebih muda sudah mampu menerapkan itu dan luar biasa, terlepas dari kekurangannya,” ungkapnya.

Maka dalam rangka perbaikan, ada banyak aturan yang dibuat sejalan misi dari SDG’s. Dilihat dari profil kepesertaan, UHC (Universal Health Coverage) lebih dari 90 persen penduduk tercover dalam waktu 7 tahun dan JKN KIS ini dijalankan secara penuh.

Arah ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan sedang dibangun saat ini. Prinsip JKN KIS adalah mampu membayar iuran lebih tinggi untuk menolong orang lain. “Yang tidak mampu, ditolong negara. Maka demi kesinambungan, dibangunlah ekosistem program JKN ini,” tandasnya.

Diakui, di masa pandemi pemerintah telah meningkatkan alokasi belanja kesehatan naik dua kali lipat dari Rp 113 triliun menjadi Rp 212,5 triliun, tumbuh 87 persen. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 87,5 triliun untuk program JKN dalam penanganan COVID-19 dan di dalamnya ada alokasi bantuan iuran JKN sebesar Rp 3 triliun untuk mengantisipasi jika ada tambahan peserta yang tidak mampu. (Citta Maya/balipost)