I Ketut Guna Artha (Igat) Jakarta, Jurnas.com – Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia) I Ketut Guna Artha menilai, revisi UU KPK adalah sebuah kebiscayaan, agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. “Prinsipnya penyempurnaan itu mutlak. Namun bukan untuk mereduksi kewenangan dan mekanisme kerja KPK yang sudah baik, transparan dan independen,” jelas Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa I Ketut Guna Artha. Pria yang akrab disapa Igat ini menegaskan, salah satu contoh pembenahan itu misalnya terkait usulan adanya dewan pengawas KPK. Bagi Igat, dewan pengawas KPK itu penting, agar lembaga yang memiliki kewenangan luar…
Author: Tim Redaksi
Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 9 Oktober 2018 (Foto: Onur Coban/Anadolu Agency) Teheran, Jurnas.com – Arab Saudi memutuskan bergabung dengan koaliasi maritim Amerika Serikat (AS) yang konon untuk melindungi jalur pelayaran di perairan Timur Tengah. Keputusan itu menyusul serangan drone besar-besaran Yaman pada infrastruktur minyak Riyadh. Dilanair dari Saudi Press Agency (SPA), Riyadh akan bergabung dengan Konstruksi Keamanan Maritim Internasional, yang beroperasi di Selat Hormuz, Bab el -Mandab, Laut Oman dan Teluk Persia. Ia juga mengklaim bahwa koalisi yang dipimpin AS dimaksudkan melindungi kapal dagang melalui penyediaan navigasi yang aman dan melindungi kepentingan negara-negara anggota aliansi. Tujuan…
Rapat Kerja Komisi III bersama Menkumham Soal RKUHP Jakarta, Jurnas.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengusulkan Pasal 418 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP didrop. Menkumham, Yasonna Laoly khawatir pasal tersebut justru memberi ruang pemerasan terhadap para hidung belang yang tidak memenuhi janjinya untuk menikahi wanita yang dijanjikan. “Khusus Pasal 418 pak ketua, takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal tentang narkoba, (kata) `memiliki` yang sering dikaitkan dengan para penegak hukum antara pemakai dengan kurir,” kata Yasonna, sebelum pengambilan keputusan Tingkat I terkait RKUHP dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9). “Jadi…
Siswa Natuna mendapatkan tablet gratis dari Mendikbud Muhadjir Effendy (Foto: Muti/Jurnas.com) Natuna, Jurnas.com – Tak kurang dari 1.142 siswa yang berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendapatkan komputer tablet gratis, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Rabu (18/9). Penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka program digitalisasi sekolah, dengan memanfaatkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, siswa dan guru yang telah mendapatkan tablet, dapat memanfaatkan pemberian tersebut, untuk memaksimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Apalagi dewasa ini, siswa dapat memperoleh sumber ilmu dari manapun di internet, yang…
Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi Kulon Progo, Jurnas.com – PT Angkasa Pura I (Persero) siap mendukung tercapainya kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman) di Daerah Super Prioritas (DSP) Borobudur melalui Bandara International Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo. Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Meraih 1 Juta Wisman ke DSP Borobudur melalui Pengembangan Aksesibilitas Bandara YIA” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata RI di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Rabu (18/9/2019) pagi. Menurut data, penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta lima tahun terakhir (2014-2018) rata-rata…
Bendera kebangsaan Palestina Jakarta, Jurnas.com – Personel keamanan Israel menembak seorang wanita Palestina yang diduga mencoba menikam mereka di pos pemeriksaan Qalandia di Tepi Barat yang diduduki pada Rabu (18/09). Pejabat Palestina mengatakan dia meninggal karena cedera. Dilansir Aawsat, Tepi Barat, di antara wilayah-wilayah di mana orang Palestina mencari status sebagai negara bagian, telah mengalami kerusuhan jalanan sejak pembicaraan damai yang disponsori AS dengan Israel macet pada tahun 2014. Video-video beredar di media sosial, dan yang tidak bisa langsung diverifikasi oleh Reuters, memperlihatkan para pria dengan senapan berhadapan dengan seorang wanita. Tembakan terdengar dan dia pingsan, menjatuhkan sesuatu dari tangannya.…
Penampakan kabut asap di Bandar Udara Sadjad, Natuna (Foto: Muti/Jurnas.com) Natuna, Jurnas.com – Langit Natuna sejak Rabu (18/9) pagi tertutup kabut asap tebal. Asap kiriman dari Kalimantan Barat ini, membuat jarak pandang terbatas. Seperti pantauan Jurnas.com, sejumlah penerbangan dari Bandar Udara Hang Nadim, Batam, menuju Bandar Udara Sadjad, bahkan sempat ditunda karena kabut. Maskapai Wings Air yang sedianya berangkat pukul 08.30 WIB dari Batam, baru lepas landas pukul 09.30 WIB. Terkait kabut asap ini, Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Abdul Hamid Rizal belum memutuskan untuk meliburkan siswa sekolah. Padahal, dia mengakui kabut asap makin buruk hari ini.Baca juga.. : Sekolah Libur…
Ketua DPD Repdem Papua Barat Dominggus Jakarta, Jurnas.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Provinsi Papua Barat, Dominggus Yable, meminta semua pihak menghentikan segala bentuk kegaduhan di bumi pertiwi Indonesia. “Jangan teruskan problematika yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpemerintahan, berpolitik, dan berdemokrasi. Banyak hal yang patut dibasmi dari hadapan bumi pertiwi saat ini,” ujar Dominggus, Rabu (18/9/2019). Menurut Dominggus, kondisi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2019 ternyata masih sangat rentetan permasalahan, termasuk permasalahan di Papua dan Papua Barat. Belakangan juga gaduh dengan persoalan Revisi Undang-Undang KPK. “Kalau gaduh terus, maka perlu untuk ditindak tegas oknum-…
Gedung KPK Jakarta, Jurnas.com – Fungsi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai suatu kebutuhan bagi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, anggapan adanya dewan pengawas dalam Undang-Undang KPK yang baru sebagai pelemahan adalah keliru. Penilaian itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, kepada wartawan, Jakarta. Rabu (18/9). Menurutnya, fungsi Pengawasan justru untuk menghindari stigma abuse of power dari KPK. “Dengan pemahaman bahwa fungsi pengawasan sebagai suatu kebutuhan, maka anggapan potensi pelemahan adalah suatu kekeliruan,” kata Indriyanto. Apalagi, kata Indriyanto, KPK yang dianggap sebagai extra ordinary state body, maka penghargaan HAM dari penegakan hukum terletak pada fungsi…
Gedung KPK Jakarta, Jurnas.com – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah dinilai justru memperkuat lembaga adhoc itu. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, UU KPK yang baru tersebut akan membuat KPK tetap berkibar dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air. “KPK tetap akan eksis atas pemberantasan korupsi dan berjalan seperti biasanya, bahkan KPK diperkuat sebagai sentral kelembagaan pemberantasan korupsi terhadap lembaga sejenis lainnya,” kata Indriyanto, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (18/9). Memang, kata Indriyanto, revisi UU ini berbasis mixed methods antara…