Author: Tim Redaksi

Kilang minyak Arab Saudi, Aramco (Foto: Memo) Sana`a, Jurnas.com – Militer Yaman kembali memperingatkan negara asing di Arab Saudi untuk meninggalkan pabrik pengolahan minyak Aramco, karena masih menjadi target dan akan diserang kapan saja. Peringatan itu datang setelah Houthi dan tentara Yaman mengerahkan sebanyak 10 pesawat tanpa awak menyerang dua perusahaan minyak pada 14 September. Juru bicara angkatan bersenjata Yaman, Jenderal Yahya Sare`a, mengatakan, serangan di wilayah timur kerajaan itu dilakukan drone dengan mesin jet yang normal. Ia mendesak Arab Saudi menghentikan agresi dan blokade terhadap Yaman, atau tentara Yaman menghantam Negeri Petro Dolar di mana saja dan kapan saja…

Read More

Ali Akbar Salehi (Foto: Financial Tribune) Teheran, Jurnas.com – Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Ali Akbar Salehi, mengatakan, masyarakat internasional harus kompak mengutuk perilaku destruktif Amerika Serikat (AS) dan terorisme ekonomi terhadap negara-negara lain. Ajakan Salehi itu disampaikan lewat pidatonya pada Sidang Reguler Enam Puluh Tiga dari Konferensi Umum Badan Energi Atom Internasional di Wina, Senin (16/9). “Pada titik kritis multilateralisme saat ini, General Conference ini adalah kesempatan mengeksplorasi tantangan dan menemukan tempat kita sendiri dalam mengatasinya,” ujar Salehi. Salehi menyangkan pernyataan AS yang menyebut kesepakatan nuklir 2015 sebagai kesepakatan terburuk meski, ada catatan verifikasi dan transparansi dari IAEA.Baca…

Read More

Sebelah kiri ini adalah Khalid Mahmood, anggota Parlemen Kerajaan, Inggis. Politikus kelahiran Pakistan ini punya komitmen yang sama tentang perlunya penguatan Islam Rahmatan Lil Alamiin. Jakarta, Jurnas.com – Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (AMI) saat mengunjungi markas Policy Exchange, lembaga think tank Inggris yang berada di Kota London. Pada kesempatan itu, Gus AMI didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan…

Read More

Rapat paripurna DPR Jakarta, Jurnas.com – DPR bersama pemerintah sepakat Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa ke sidang Paripurna untuk segera disahkan. Kesepakatan itu dilakukan saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). “Apakah Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan…

Read More

Ketua KPK Agus Rahardjo Jakarta, Jurnas.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan, tidak ada alasan penolakan terhadap pimpinan KPK yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR. Untuk itu, Agus meminta seluruh pegawai dan pejabat lembaga adhoc itu membantu lima pimpinan KPK yang telah disahkan. Ia berharap, seluruh pejabat struktural KPK membantu pimpinan baru nanti dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). “Tolong partisipasi anda nanti semua dalam menyusun Renstra dan juga penyesuaian-penyesuaian roadmap apabila diperlukan,” kata Agus, usai melantik Sekjen dan Direktur Penuntutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9). Agus menyatakan, setelah disahkan DPR tidak ada alasan bagi seluruh…

Read More

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta, Jurnas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharunya bertugas sesuai dengan Undang-Undang (UU), yang kerjanya mencegah, supervisi, koordinasi, dan monitoring. Sehingga, KPK bertindak dengan menggunakan akal alias otak bukan otot. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). Menurutnya, UU Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan KPK sebagai dokter transisi yang kerjanya mencegah, supervisi, koordinasi, dan monitoring. “Undang-undang ini sebagai dokter transisi, kerjanya itu mencegah, supervisi, koordinasi, monitoring. Cuma ini perlu pake otak, yang mengoperate KPK sekarang ini kan kurang berpikirnya, penyidik-penyidik yang main otot saja kerjanya. Itulah yang merusak KPK,”…

Read More

kapal wisata di India (foto:UPI) Jakarta, Jurnas.com – Pihak berwenang terus mencari di perairan Sungai Godavari, India, Senin (16/09), untuk mencari orang-orang yang hilang setelah kapal wisata yang membawa sedikitnya 60 orang terbalik sehari sebelumnya. Paling tidak 12 orang tewas dalam insiden itu dan 26 orang diselamatkan. Namun, belasan lainnya belum ditemukan dan dikhawatirkan mati ketika operasi pencarian dibatalkan Minggu malam karena cahaya redup. Dilansir UPI, kapal wisata “Royal Vasishta” berangkat ke bukit Papikondalu, sebuah situs wisata populer di Andhra Pradesh di India tenggara, ketika bertabrakan dengan batu sekitar pukul 1:20 malam dekat desa Kacchuluru. Menteri pariwisata membenarkan bahwa kapal…

Read More

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta, Jurnas.com – Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah dilakukan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayangnya, pembahasan RUU KPK tersebut berjalan alot. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). Fahri yang saat itu sebagai pimpinan Komisi III DPR mengatakan, pembahsan RUU KPK sudah dilakukan sejak 2010 antara DPR bersama pemerintah. “Selama kepemimpian Pak SBY yang kedua itu kita bahas terus di Komisi III, rapat konsultasi dengan pemerintah sering. 2015 dimasukin lagi tarik ulur lagi, tapi kan sebagai RUU prioritas…

Read More

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (16/9/2019). Jakarta, Jurnas.com – Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 441,5 Milyar untuk Tahun Anggaran 2020. “Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, Pagu Alokasi Anggaran TA 2020 Kemenhub menjadi sebesar Rp43,11 Triliun dari Pagu Anggaran sebelumnya sebesar Rp42,67 Triliun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI Tentang Penyesuaian RKA K/L Kementerian Perhubungan, Senin (16/9/2019). Tambahan tersebut diperuntukan untuk membangun infrastruktur transportasi di 10 destinasi wisata prioritas yang di dalamnya termasuk 4 destinasi pariwisata super prioritas dan 1 destinasi…

Read More

Penertiban Lalu Lintas terkait perluasan ganjil genap. (Foto : Jurnas/Ginting). Jakarta, Jurnas.com- Satu pekan sudah perluasan ganjil genap dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Hasilnya, sebanyak 8.101 pengendara roda empat dikenakan tilang, akibat pelanggaran dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Dari data yang ada, mulai di hari pertama perluasan ganjil genap diberlakukan, hasilnya sudah ribuan kendaraan roda empat yang dilakukan penilangan, Hari pertama 1.904 pelanggar, kedua 1.848 pelanggar, hari ketiga 2.026, keempat 1.204, Jumat 1.119,” jelas Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). Ditambahkan Syafrin, jumlah pengendara yang kena tilang…

Read More