Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Teheran, Jurnas.com – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan, Teheran tidak akan menegosiasikan kembali perjanjian nuklirny 2015, tetapi terbuka untuk mendiskusikan acara mengimplementasikan perjanjian tersebut. “Kami siap untuk berbicara dan berkonsultasi dengan orang lain tentang cara terbaik mengimplementasikan kesepakatan ini. Kami berbicara tentang Eropa yang akan memenuhi kewajibannya sendiri di bawah kesepakatan,” kata Zarif kepada kantor berita resmi Malaysia, Bernama. Zarif mengatakan negara itu siap untuk mengadakan pembicaraan dengan semua pihak terkait untuk menemukan jalan ke depan dalam memenuhi kewajiban JCPOA, tetapi tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan 2015 karena telah dinegosiasikan dengan hati-hati.…
Author: Tim Redaksi
Petugas memeriksa limbah impor di Qingdao Provinsi Shindong (Foto : Reuters) Kuala Lumpur, Jurnas.com – Pemerintah Malaysia tengah menyelidiki negara asal hampir 200 kontainer yang diyakini mengandung limbah plastik dan menumpuk di negara itu. Pejabat senior Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia, K Nagulendran, mengatakan, negaranya sudah mengirimkan kembali sekitar 10 kontainter limbah plastik ke berbagai negara dan menutup 155 pabrik pendaur ulang ilegal. Meski begitu, lanjut Nagulendran, ada lebih dari 198 kontainer berisikan plastik bekas di tiga pelabuhan dan masuk ke Malaysia tanpa izin. “Kami masih mencari negara asal kontainter berisikan plastik itu,” ujar Nagulendran.Baca juga.. : Bali United Jadi Klub…
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. (Foto: PressTV) Washington, Jurnas.com – Analis politik Amerika Serikat (AS) di Virginia, mengatakan, perang AS selama 18 tahun di Afghanistan sudah menjadi tanggung jawab politik bagi Presiden Donald Trump. “Semakin banyak orang AS yang mendukung penarikan pasukan Washington dari Afghanistan,” kata pemimpin redaksi AttacktheSystem.com, Keith Preston. “Militer AS berusaha untuk menarik diri secara bertahap tanpa memberikan kesan sudah dikalahkan; Pembuat kebijakan AS tidak ingin melihat diri mereka kalah perang di Afghanistan,” kata Preston kepada Press TV, Kamis (29/8). “Saya menduga apa yang ingin mereka lakukan adalah mempertahankan pemerintahan boneka di Afghanistan yang kemungkinan besar…
Ketua DPR, Bambang Soesatyo Jakarta, Jurnas.com – DPR meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat menahan diri terkait proses penjaringan yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, hingga saat ini proses seleksi masih berada di ranah Pansel. Sehingga, semua pihak diminta bersabar hingga nanti Pansel menyerahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR. “Ini masih domainnya di Pansel, kita harus bisa menahan diri termasuk kita di DPR, kalau bolanya sudah di DPR baru kita bisa memainkan bola itu, sekarang bolanya masih di Pansel bagaimana kita menendang bola itu,” kata Bamsoet sapaan akrab…
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane Jakarta, Jurnas.com – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) dinilai telah menggunakan cara-cara komunis untuk menolak hasil penyaringan panitia seleksi (Pansel) terhadap 20 calon pimpinan (Capim) KPK. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, cara-cara komunis yang dilakukan sejumlah oknum WP KPK tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan. “Oknum WP KPK and the Gang telah menggunakan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK, yang akan melahirkan capim baru lembaga anti rasuha itu,” kata Neta, melalui rilisnya, Jakarta, Jumat (30/8). Sebaiknya, kata Neta, Pansel KPK…
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (Foto: Muti/Jurnas.com) Palangka Raya, Jurnas.com – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan memprioritaskan pembenahan regulasi yang mengatur soal pemilihan rektor, termasuk dalam kaitannya dengan rektor asing. Hal itu disampaikan pada Jumat (30/8) siang, usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Nasir menjelaskan, jika menilik regulasi terkait pilrek di perguruan tinggi negeri (PTN) yang berlaku saat ini, Indonesia dinilai masih tertutup. Padahal negara lain sudah terbuka merekrut rektor asing, yang qterbukti dapat meningkatkan ranking perguruan tinggi, di…
Presiden Jokowi Jakarta, Jurnas.com – Papua saat ini sangat membutuhkan sentuhan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dimana, kisruh yang terjadi di Papua sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden Jokowi. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (30/8). Menurutnya, tidak bisa presiden hanya mengeluarkan himbauan yang datar, dalam situasi seperti sekarang. “Harus ada pesan yang sampai ke hati masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang menganggap bahwa ada yang tidak beres dalam cara kita melihat Papua dan karena itu lah, presiden harus mewakili seluruh bangsa Indonesia, dan menjelaskan secara gamblang rencana-rencanya ke depan dan tindakan-tindakan yang…
Sekda Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa Jakarta, Jurnas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta milik Lippo Group. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, ketika dikonfirmasi, Jumat (30/8). Ini adalah pemanggilan pertama Iwa setelah berstatus sebagai tersangka kasus suap pengurusan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Iwa memenuhi panggilan dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Diketahui, dalam kasus suap proyek milik Lippo Group ini KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka karena diduga berperan untuk…
Ilustrasi Hukum Jakarta, Jurnas.com – Pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) I Nyoman Wara yang menyebut tidak perlu melakukan konfirmasi kepada auditee dalam melaksanakan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Penilaian itu disampaikan ahli hukum Prof. I Gde Pantja Astawa, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/8). Menurutnya, berdasarkan asas asersi, auditor BPK harus mengkonfirmasi pihak yang diperiksa atau auditee dalam pemeriksaan. “Baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang antara lain dalam bentuk pemeriksaan investigatif,” tegas Guru Besar Hukum Administrasi Negara Unpad itu. Kata Pantja, pernyataan I Nyoman…
Dolar AS Washington, Jurnas.com – Bank Dunia menyatakan bahwa China tidak terbukti telah menyelewengkan dana pendidikan, yang diperuntukkan bagi minoritas Muslim Uighur. Pernyataan ini menyangkal laporan majalah Foreign Policy, yang membeberkan bahwa pinjaman US$50 juta dari Bank Dunia telah digunakan untuk membeli kawat berduri, peluncur gas, dan pelindung tubuh. “Tidak ada indikasi pinjaman dari Bank Dunia yang tersedia untuk sekolah-sekolah itu, digunakan untuk tujuan lain selain yang disetujui dalam proyek tersebut,” demikian keterangan Bank Dunia dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/8) dikutip dari CNA. “Namun demikian, berdasarkan klaim baru-baru ini, kami sedang melakukan tinjauan tambahan yang dipimpin oleh tim ahli…