Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 16 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Mantan Ketua DPR RI itu juga dituntut dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.”Menjatuhkan pidana selama 16 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018).Selain itu, jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana berupa uang pengganti kepada…
Author: Tim Redaksi
Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 16 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Mantan Ketua DPR RI itu juga dituntut dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.”Menjatuhkan pidana selama 16 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018).Selain itu, jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana berupa uang pengganti kepada…
Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto disebut sempat akan meminta bantuan Partai Demokrat terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Upaya itu untuk mengantisipasi agar tak diperiksa penegak hukum dalam kasus tersebut.Hal itu terungkap saat Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan surat tuntutan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018). Selain itu, Novanto juga akan menyiapkan uang sejumlah Rp 20 miliar jika dirinya dikejar oleh KPK. Uang itu dipersiapkan untuk diserahkan ke KPK.Jaksa menilai, antisipasi itu dilakukan lantaran Novanto…
Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto disebut sempat akan meminta bantuan Partai Demokrat terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Upaya itu untuk mengantisipasi agar tak diperiksa penegak hukum dalam kasus tersebut.Hal itu terungkap saat Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan surat tuntutan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018). Selain itu, Novanto juga akan menyiapkan uang sejumlah Rp 20 miliar jika dirinya dikejar oleh KPK. Uang itu dipersiapkan untuk diserahkan ke KPK.Jaksa menilai, antisipasi itu dilakukan lantaran Novanto…
Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang melibatkan Setya Novanto bercitarasa pencucian uang. Hal itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Demikian terungkap saat jaksa KPK membacakan uraian surat tuntutan terhadap terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto setebal 2415 halaman, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018). Dalam persidangan terungkap fakta metode baru untuk mengalirkan uang hasil kejahatan dari luar negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional. Hal itu ditenggarai untuk menghindari deteksi pengawas otoritas keuangan di Indonesia.”Untuk itu…
Terdakwa Setya Novanto pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang melibatkan Setya Novanto bercitarasa pencucian uang. Hal itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Demikian terungkap saat jaksa KPK membacakan uraian surat tuntutan terhadap terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto setebal 2415 halaman, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018). Dalam persidangan terungkap fakta metode baru untuk mengalirkan uang hasil kejahatan dari luar negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional. Hal itu ditenggarai untuk menghindari deteksi pengawas otoritas keuangan di Indonesia.”Untuk itu…
Kepala BPOM mengajak aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan obat dan makanan (foto: doc. BPOM) Jakarta – Peredaran obat dan makanan ilegal lintas negara semakin meningkat. Pasalnya, disamping berdampak negatif terhadap kesehatan, kejahatan di bidang Obat dan Makanan sangat merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak, bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha. Serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan lebih jauh mengancam ketahanan bangsa bila tidak dilakukan langkah antisipasi.Perkuatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta kewenangan BPOM dilakukan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Organisasi BPOM RI melalui pembentukan Kedeputian Bidang Penindakan…
Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) membela kadernya Arteria Dahlan yang memaki Kementerian Agama (Kemenag) dengan menyebut bangsat. Hal itu terkait kinerja Kemenag menangani penipuan travel bodong dalam perjalanan ibadah umrah.Ketua DPP PDIP Junimart Girsang mengatakan, penyebutan bangsat oleh Arteria tidak secara spesifik kepada orang per orang. Menurutnya, bangsat yang dimaksud Arteria adalah oknum Kemenag.”Bangsat itu kan relatif ya. Maksud beliau bangsat ini siapa sih? Kan dia tidak menunjuk orang, kementerian,” kata Junimart, di Gedung DPRm, Jakarta, Kamis (29/3).Untuk itu, kata Junimart, Anggota Komisi III DPR itu tidak perlu menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya…
Wasekjen PPP, Achmad Baidowi Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyebut Kementerian Agama (Kemenag) bangsat. Hal itu terkait kinerja Kemenag menangani penipuan travel bodong dalam perjalanan ibadah umrah.Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pernyataan Arteria tersebut kurang patut disampaikan dalam rapat resmi di parlemen sebagai gedung terhormat.”Menggunakan kata `Bangsat` dalam rapat resmi kurang patut dan kurang elok. Silakan mengkritik tapi tak perlu pake kata bangsat karena itu bahasa serampangan,” kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi, kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (29/3).Menurutnya, masih banyak cara mengkritik tanpa mengumpat. Sehingga, jangan sampai karena memiliki hak imunitas, anggota DPR…
Wasekjen PPP, Achmad Baidowi Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyebut Kementerian Agama (Kemenag) bangsat. Hal itu terkait kinerja Kemenag menangani penipuan travel bodong dalam perjalanan ibadah umrah.Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pernyataan Arteria tersebut kurang patut disampaikan dalam rapat resmi di parlemen sebagai gedung terhormat.”Menggunakan kata `Bangsat` dalam rapat resmi kurang patut dan kurang elok. Silakan mengkritik tapi tak perlu pake kata bangsat karena itu bahasa serampangan,” kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi, kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (29/3).Menurutnya, masih banyak cara mengkritik tanpa mengumpat. Sehingga, jangan sampai karena memiliki hak imunitas, anggota DPR…