Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta – Hingga memasuki sidang pembukaan Paripurna DPR setelah masa reses, Presiden Jokowi belum juga menandatangi UU MD3 yang telah disahkan DPR bersama dengan pemerintah.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, agar Presiden Jokowi mendengar partai koalisi pemerintah yang berada di DPR ketimbang sejumlah pakar hukum yang diundang ke Istana Negara.”Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, presiden daripada dia mendengar pakar, lebih baik dia mendengar partai pendukungnya atau pimpinan DPR,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).Semestinya, kata Fahri, Istana negara harus memiliki struktur komunikasi yang benar. Sehingga, Presiden Jokowi tidak perlu meminta…
Author: Tim Redaksi
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta – Hingga memasuki sidang pembukaan Paripurna DPR setelah masa reses, Presiden Jokowi belum juga menandatangi UU MD3 yang telah disahkan DPR bersama dengan pemerintah.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, agar Presiden Jokowi mendengar partai koalisi pemerintah yang berada di DPR ketimbang sejumlah pakar hukum yang diundang ke Istana Negara.”Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, presiden daripada dia mendengar pakar, lebih baik dia mendengar partai pendukungnya atau pimpinan DPR,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).Semestinya, kata Fahri, Istana negara harus memiliki struktur komunikasi yang benar. Sehingga, Presiden Jokowi tidak perlu meminta…
Fadli Zon Jakarta – Pujian pemerintahan Presiden Jokowi atas kehadiran Bos dana moneter internasional (IMF) ke Indonesia dinilai justru berdampak buruk dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dimana, nilai tukar rupiah terhadap dolar belum beranjak dari angka Rp 13.731.Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintah padahal sudah melayangkan pujian yang begitu luar biasa atas kehadiran Bos IMF Christine Lagarde ke tanah air.”Selalu muji IMF abis itu krisis. Ini seperti menyiram bensin di atas api,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).Selain itu, Fadli juga mengkritisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapat julukan sebagai menteri terbaik di dunia, namun tidak…
Mantan Wali Kota Kendari yang saat ini menjadi Calon Gubernur Sulawesi Tenggara saat dikawal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan suap. Jakarta – Sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik terkait kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti terkait proyek-proyek di Kendari ini diamankan tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi di Kendari. “Penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait proyek dan barang bukti elektronik,” ucap Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/3/2018).Adapun sejumlah tempat yang digeledah tim penyidik di Kendari pada Jumat (2/3/2018) lalu di antaranya, rumah dan toko…
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwani Jakarta – Memasuki tahun politik, penyebaran hoax atau informasi bohong serta berbau fitnah kian marak melalui media sosial. Untuk itu, penyebaran hoax diharapkan untuk segera dihentikan.Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, ketika mendapat kejutan dari sejumlah pewarta dalam perayaan ulang tahun, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).Dalam kesempatan itu, Jazuli menyoroti soal maraknya penyebaran hoax dan tanggung jawab menjaga persatuan. “Stop hoax sekarang juga. Hoax harus distop karena sudah menimbulkan instabilitas bangsa,” tegasnya. Jazuli meminta, agar aparat penegak hukum mengusut tuntas secara transparan terhadap pelaku penyebar hoax yang dapat menimbulkan perpecahan…
Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK Rochmadi Saptogiri bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A) Jakarta – Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri. Vonis itu diberikan lantaran Rochmadi diyakini terbukti menerima suap dan melakukan pidana pencucian uang secara pasif.”Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap bersama-sama sesuai dakwaan kesatu dan pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif keempat,” ucap ketua majelis hakim Ibnu Basuki…
Juru bicara KPK Febri Diansyah Jakarta – Tuduhan advokat Fredrich Yunadi yang menyebutkan ada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi dan Surat Perintah Penyidikan palsu, dibantah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). “Saya kira mengada-ada, sprindik itu asli, sah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.Fredrich dijadikan tersangka karena dianggap merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) atas nama tersangka Setya Novanto. Dia dianggap bekerjasama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara korupsi…
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai ngawur terkait pengakuan soal pembicaraan strategi pemenangan Pilpres 2019 bersama Presiden Jokowi di Istana.Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3). Menurutnya, PSI terlalu percaya diri menyebut ada pembicaraan pemenangan Pilpres bersama Jokowi di Istana Negara.”PSI aja yang geer, seolah-olah dia membicarakan pemenangan segala macam. Kalau ketemu dengan pimpinan parpol tidak ada masalah sebetulnya, cuma ngomong (PSI) kami bicara strategi pemenangan itu kan ngawur,” kata Fahri.Kata Fahri, Presiden Jokowi selaku kepala negara tidak masalah menerima pimpinan partai politik di Istana. Namun, kata Fahri,…
Kantor First Travel (foto: Jawa Pos) Jakarta – Tim kuasa hukum korban penipuan First Travel (FT) Luthfi Yazid mengungkapkan, para saksi yang hadir dalam sidang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Depok, pada Senin (5/3) merupakan para agen FT. Menurut Yazid, para saksi yang dihadirkan adalah korban yang sempurna (the perfect victim), karena mereka tertarik bergabung dengan FT setelah diiming-imingi lewat seminar yang digelar FT. Salah satu iming-iming tersebut yakni fee sebesar Rp200 ribu per jemaah. “Para terdakwa selaku owner FT adalah narasumber dalam seminar tersebut, di mana dijelaskan tentang visi, misi FT yang akan menjadi perusahaan international serta sederet penghargaan,…
Pengacara Fredrich Yunadi Jakarta – Terdakwa Fredrich Yunadi mengancam tak akan menghadiri sidang perkara yang membelitnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia juga bilang akan mogok bicara dan tidak akan mendengarkan materi persidangan, karena menurutnya ini merupakan hak asasinya. Demikian disampaikan Fredrich menanggapi ketetapan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3/2018). Fredrich didakwa menghalang-halangi atau merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP tersangka Setya Novanto.”Saya akan tetap Pak. Meskipun saya dipaksakan hadir, saya tidak akan bicara dan saya tidak akan mendengarkan. Silakan. Karena itu hak asasi manusia. Pasal 28 a sampai j UUD 45, Karena saya tidak mau…