Author: Tim Redaksi

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diyakini bisa membawa partainya menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 mendatang. Sebab, dibawah kepemimpinan Airlangga seluruh kader Golkar semakin solid.Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Anton Sihombing, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (13/1). Menurutnya, setelah Airlangga memimpin Golkar elektabilitas mulai merangkak naik setelah sempat turun saat kasus Setya Novanto.”Saya optimistis Golkar akan menjadi nomor satu di Pemilu mendatang. Kader-kader di pusat dan daerah terus berupaya menaikkan elektabilitas Golkar,” kata Anton.Kata Anton, masyarakat kini semakin percaya dengan Golkar apalagi dengan adanya tag line Airlangga yang ingin menjadikan Golkar sebagai partai…

Ilustrasi Pilkada 2018 Jakarta – Bakal calon kepala daerah asal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri aktif yang maju di Pilkada 2018 mengalami kenaikan ketimbang tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terjadi kenaikan bakal calon ‎kepala daerah dari TNI dan Polri Aktif. Demikian disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman, dalam diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Pada Pilkada sebelumnya, diakui Arif, terdapat yang calon kepala daerah yang ikut meramaikan pesta demokrasi di daerah, namun TNI-Polri itu sudah tidak aktif. “Jumlah TNI-Polri aktif juga mengalami kenaikan trend pada Pilkada 2018, sebelumnya memang ada tapi sudah tidak aktif,” kata‎ Arief. Selain tren…

Politikus PKS, Aboebakar Alhabsyi Jakarta – Modal sebesar Rp 200 miliar bagi calon gubernur (Cagub) yang bakal bertarung dalam kontestasi di Pilkada 2018 dinilai masih belum seberapa. Bahkan, uang senilai Rp 200 miliar untuk Pilgub masih dianggap belum serius.Demikian disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abubakar Al-Habsyi, saat rapat konsultasi dengan Mendagri, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPU, beserta pimpinan DPR, di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.Menurutnya, modal Rp 200 miliar sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum cukup untuk memenangkan kontestasi Pilgub. Ia mengakui, transaksi politik uang begitu marak terjadi.”Seperti yang dikatakan Rp 200 miliar itu masih…

Ilustrasi politik uang (Beritagar) Jakarta – Ada sejumlah cara untuk mencegah adanya politik uang dan mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan membatasi biaya belanja kampanye. Saran itu disampaikan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggarini dalam diskusi, di ‎Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Titi mengatakan, pembatasan biaya belanja kampanye dapat mengurangi nominal uang yang akan digunakan untuk penyelenggara Pilkada. ‎ “Jadi dimana kemudian angka batas atas belanja itu betul-betul bisa mengerem uang yang digunakan didalam penyelenggaraan pilkada,” kata Titi. Perludem sebelumnya telah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah. Namun, Pemerintah belum menyetujui sepenuhnya usulan tersebut menjadi Undang-Undang.‎ “Kita sempat…

Ketua DPP Partai Golkar, Anton Sihombing Jakarta – Pejabat pemerintah baik yang duduk di Kabinet Kerja diminta untuk mensosialisasikan kinerja konkret Presiden Jokowi. Karena dengan demikian, masysrakat akan mengetahui hasil kerja Jokowi.Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Anton Sihombing, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (13/1). Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah membuka masa depan yang cerah dan sejahtera untuk bangsa.Sehingga, ia meminta aparat pemerintah dan pejabat BUMN lainnya mensosialisasikan hasil kinerja Jokowi selama ini. “Ini tujuannya agar masyarakat di seluruh lapisan mengetahui, kerja konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi,” kata Anton.Menurutnya, apa yang dikakukan pemerintah sekarang belum pernah dilakukan presiden terdahulu. Dimana,…

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Jakarta – Di tengah pengakuan La Nyalla Matalitti terkait permintaan uang sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim), ternyata tak sebanding dengan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Kapolri menyebut, politik uang dalam kontestasi Pilkada 2018 cukup rentan. Menurutnya, setiap calon gubernur (Cagub) yang hendak maju di Pilgub, minimal harus mengantongi uang sebesar Rp 200 miliar.”Sudah menjadi rahasia umum bahwa kalau mau menjadi calon bupati kalau tidak mempunyai uang Rp 20 miliar tidak berani. Calon gubernur kalau tidak punya uang…

Muliaman Hadad melakukan orasi ilmiah di Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (13/1) Jakarta – Muliaman Dharmansyah Hadad resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Sebelum mendapatkan gelar Guru Besar FEB Undip, Muliaman pernah menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan. Di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. “Pak Muliaman Darmansyah Hadad ini ahli dalam tiga bidang sekaligus yaitu bidang perbankan, bidang perencanaan strategis, dan bidang transformasi organisasi,” ujar Menteri Nasir, Sabtu (13/1). Karena itu,…

Tersangka Fredrich Yunadi tiba di KPK. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahanan tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, Fredrich Yunadi. Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif pasca ditangkap di Jakarta pada Jumat (12/1/2018) tengah malam.Fredrich tampak keluar dari loby gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB. Mengenakan kaos hitam yang dibalut rompi tahanan, Fredrich tampak dikawal sejumlah petugas KPK menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan (Rutan) KPK.Kepada awak media Fredrich sempat memberikan keterangan. Dia menyangkal telah melakukan perbuatan merintangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Novanto.”Saya sebagai seorang advokat, saya melakukan tugas dan…

Ilustrasi Impor Beras Jakarta – Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton dinilai justru menyengsarakan petani. Selain itu, impor beras tersebut bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi.Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang membuat kecewa dan menyengsarakan para petani di tanah air.”Kebijakan import yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo,” kata Firman, ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (13/1).Kata Firman, sesuai informasi yang didapat dan didukung data bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras…

Ilustrasi Impor Beras Jakarta – Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton dinilai justru menyengsarakan petani. Selain itu, impor beras tersebut bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi.Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang membuat kecewa dan menyengsarakan para petani di tanah air.”Kebijakan import yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo,” kata Firman, ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (13/1).Kata Firman, sesuai informasi yang didapat dan didukung data bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras…