Author: Tim Redaksi

Mantan anggota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainuddin Jakarta – Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan‎ terhadap anggota DPR, Musa Zainuddin. Anggota Komisi V ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar.Demikian diungkapkan ketua majelis hakim Mas`ud saat membacakan amar putusan terdakwa Musa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/11/2017). Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Musa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Hakim menyatakan Musa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a…

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Ketua DPR Setya Novanto menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, sebagai warga negara dan pejabat publik seharusnya memberikan teladan terhadap penegakkan hukum.”Siapapun warga negara termasuk pejabat publik anggota DPR, sebagai wakil rakyat sebaiknya hadir saja, enggak perlu banyak alasan,” kata Yandri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).Kata Yandri, tidak tepat jika Novanto menggunakan alasan hak imunitas anggota DPR terkait pemanggilan KPK. Menurutnya, hak imunitas yang ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,…

Wapres Jusuf Kalla Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla sebaiknya tak banyak berkomentar soal penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Ketua DPR RI, Setya Novanto. Pernyataan lelaki yang akrab disapa JK yang tak berlandaskan Undang-Undang dinilai hanya membuat gaduh.Demikian disampaikan Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi kepada awak media melalui sambungan telepon, Rabu (15/11/2017). Sebagai seorang Wapres, kata Fredrich, tidak perlu `nimbrung` apalagi membuat statement yang membuat rakyat bingung.‎‎”Menurut saya sebaiknya wapres jangan berkomentar tanpa melihat UU. ‎Saya sangat menghormati beliau sebagai Wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin…

Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) memastikan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang dihadapi Ketua DPR Setya Novanto.Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, selama perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah mencampuri urusan hukum. Bahkan, Presiden Jokowi tidak mencampuri soal Pansus Hak Angket KPK.”Karena Presiden menginginkan proses hukum berjalan dengan baik, dengan apa adanya, tidak menjadi intervensi karena kekuasaan,” kata Eriko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).Hal itu menanggapi sikap Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh KPK. Dimana, Novanto enggan menghadiri pemeriksaan KPK dengan alasan harus mengantongi izin Presiden Jokowi.Kata Eriko,…

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penanganan yang cepat Polresta Tangerang terkait kasus persekusi yang dialami dua pasangan muda di Cikupa.Dimana, para korban ditelanjangi dan diarak oleh para pelaku dan videonya disebar luaskan di media sosial.”Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan dukungan kepada Polres agar konsisten dalam penanganan kasus ini,” ujar Charles, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, pelaku persekusi harus diproses hukum dengan ancaman pidana seberat-beratnya. Begitu juga orang-orang yang mengambil video dan menyebarkannya.Pelaku persekusi, tegas Cahrles, harus dikenakan pasal 27…

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kanan) | (foto: Japan Today) Manila – Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menyebut jeda Korea Utara dalam uji coba rudal seharusnya tidak memberi kesan negara tersebut sedang menghentikan pembangunan senjata. “Terlalu dini untuk memulai pembicaraan dengan Pyongyang. Tidak ada gunanya pembicaraan demi perundingan. Sebab, saya yakin (Korea Utara) ia masih terus mengembangkan senjatanya,” kata Abe kepada wartawan, dilansir Sputnik, Kamis (15/11) Alih-alih mencoba mendorong Pyongyang ke dalam format dialog yang tidak mereka inginkan, Abe menyarankan agar sanksi yang lebih keras bisa membuat Korea Utara berbicara. Menurut draf pernyataan bersama yang disepakati pada Selasa (14/11), Abe mengatakan…

Bendera kebangsaan Korea Utara (L) dan China (Foto: Ng Han Guan) Beijing – Diplomat senior China akan mengunjungi Korea Utara sebagai utusan khusus Presiden China Xi Jinping, pada Jumat (19/10). Namun, belum jelas apakah kunjungan itu akan membahas program nuklir dan balistik Korea Utara ataukah tidak. Pemerintah China berulang kali mendorong solusi diplomatik terhadap krisis tersebut. Terakhir kali utusan khusus China untuk Korea Utara mengunjungi negara itu pada Februari tahun lalu. Dalam portal berita China, Xinhua mengatakan Song Tao, yang memimpin departemen urusan luar Partai Komunis yang berkuasa, akan berangkat ke Korea Utara pada Jumat (19/11) pekan ini. Kunjungan itu hanya…

Tehnisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dari 900 VA-2300 VA menjadi 4400 VA dinilai telah meresahkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta untuk membatalkan rencana tersebut.Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto, dalam pembukaan sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).Menurutnya, masyarakat mengeluhkan terkait rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan tarif listrik tersebut.”Terkait rencana kebijakan pemerintah akan menaikan 900VA, kemudian 1300, 2200 akan dinaikan menjadi 4400, kemudian 4400 akan dinaikan 13.000. Ini menjadi keresahan di tengah masyarakat,” kata Yandri.Dalam kesempatan itu, Ia meminta kepada seluruh anggota DPR mendesak…

Ilustrasi Paripurna DPR Jakarta – Rapat paripurna DPR ke-1 Masa Persidangan II tahun sidang 2017-2018 dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II hanya dihadiri sebanyak 294 dari 560 anggota dewan.Dari 560 jumlah total anggota DPR, sebanyak 266 anggota tidak hadir dalam sidang paripurna hari ini. Pembukaan masa sidang ke-2 ini dipimpin Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.Menurut catatan Sekjen DPR RI, daftar hadir pada rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 294 dari 560 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi di DPR RI.”Dengan demikian kourom telah tercapai, pembukaan sidang paripurna DPR RI terbuka untuk umum,” kata Agus, saat…

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Rabu (15/11/2017) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Novanto diagendakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.Apakah Novanto akan memenuhi panggilan pemeriksaan perdannya sebagai tersangka?Semalam (14/11), Fredrich Yunandi selaku kuasa hukum Setya Novanto menyatakan bahwa kliennya tak akan memenuhi panggilan tersebut. Untuk ketidakhadiran itu, klaim Fredrich, pihaknya telah melayangkan surat.Dalam surat itu diterangkan alasan Novanto tak hadir memenuhi panggilan. Yakni terkait pengajuan judicial review atau peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka. Kubu Novanto menganggap Pasal…