Author: Tim Redaksi

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keterangan Setya Novanto sangat diperlukan dalam persidangan perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebab itu, jaksa lembaga antikorupsi tetap ingin menghadirkan Ketua DPR RI itu dalam persidangan Andi Narogong.Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan, kehadiran Setya Novanto dibutuhkan untuk mengonfirmasi secara langsung beberapa hal substansi. Apalagi, Setya Novanto diduga mengetahui terjadinya praktik korupsi proyek pengadaan e-KTP. Selain itu, Setya Novanto juga diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.”Apalagi dalam surat dakwaan kami, SN (Setya Novanto) adalah orang yang ikut didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,”…

Read More

tersangka proyek e-KTP, Andi Narogong Jakarta – Mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nurhadi Putra mengaku pernah menerima uang dari terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang yang diterima Nurhadi sebesar Rp 41 juta.Demikian terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10/2017). Pada 2009, Nurhadi diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik, dan Informasi dan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain BPN RI.”Mohon maaf saya salah. Saya anggap pemberian itu kebaikan hati mereka, maka saya terima,” kata Nurhadi saat bersaksi.Merespon…

Read More

Presiden Jokowi dan Wapres JK Jakarta – Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai masih memiliki sejumlah catatan merah. Partai Gerindra misalnya, mencatat raport merah dari capaian tiga tahun Kabinet Kerja.Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, catatan merah yang paling tersohor dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah sistem demokrasi yang semakin tergerus.Menurutnya, usulan pemerintah soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 lalu pada Pilpres 2019 nanti, sebagai salah satu catatan merah sistem demokrasi pada era Jokowi.”Menurut kami ini (presidential threshold) catatan merah. Konstitusi pemilu,…

Read More

Ilustrasi Beijing yang berpihak pada Pyongyang (Foto: Getty Images) Jakarta – Gordon Chang, seorang pengamat Asia Timur menuduh Beijing memihak Pyongyang dengan memberinya teknologi militer sangat penting. Ia mengatakan, China memperjuangkan Korea Utara. Pakar juga mengungkapkan, uji coba rudal balistik antar negara nakal (ICBM) Rusia pada 4 dan 28 Juli dibantu oleh China berkat peluncur mobile China, yang memungkinkan dilakukannya uji coba. “Peluncur mobile tersebut membuat Korea Utara menjadi ancaman nyata karena rudal mereka sekarang dapat bersembunyi,” kata Chang Peluncur rudal mobile berarti, ICBM Korea Utara dapat disembunyikan dari pengintaian dengan persenjataan yang dapat ditempatkan di bunker, gudang dan gua…

Read More

Logo Hari Santri (foto: Google) Jakarta – Puncak perayaan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2017 nanti akan digelar di Lapangan Simpang Lima, Semarang. Momentum satu tahun sekali itu bakal dimeriahkan oleh pembuatan komik terpanjang, yang nantinya akan tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). Sebanyak 31 komikus yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Malaysia akan ambil bagian. Adapun temanya adalah ‘Peran Santri dalam Sejarah Indonesia’. “Sebanyak 31 komikus akan membuat komik terpanjang di atas kanvas sepanjang 300 meter. Pencapaian ini akan dicatat pada MURI. Rekor sebelumnya adalah komik…

Read More

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta – Ketua DPR, Setya Novanto tak hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP, Jumat (20/10/2017). Padahal, Novanto sedianya diagendakan bersaksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.Ketidakhadiran Novanto ini diketahui KPK berdasarkan surat yang disampaikan DPR. Pada intinya surat itu memberitahukan bahwa Setya Novanto, Ketua DPR RI tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan karena ada kegiatan lain.”KPK menerima surat dari DPR yang intinya menyampaikan Setya Novanto, Ketua DPR RI tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan karena ada kegiatan lain,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat…

Read More

Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan Jakarta – Pimpinan MPR mendukung peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.Wakil Ketua MPR EE Mangindaan mengatakan, pihaknya pasti mendukung penerbitan Perppu tersebut untuk menjaga ideologi Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.”Kami pasti dukung. (Ormas) yang anti (Pancasila), sikat,” tegas Mangindaan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10).Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya setuju ormas yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bineka Tunggal Ika harus ditindak. “Saya juga di MPR kan, jadi apa pun yang bertentangan dengan 4 Pilar, kami pasti dukung,” katanya.Meski demikian, Mangindaan memberikan beberapa catatan…

Read More

Kawasan pemerintahan Inggris Jakarta – Surat dari Senator Cory Gardner, ketua komite Senat di Asia Timur, meminta Inggris untuk menghentikan semua hubungan diplomatik serta hubuganga ekonomi dengan rezim Kim Jong-un. Pernyataan itu munculk setelah sejumlah negara memutuskan hubungan dengan Korea Utara menyusul uji coba senjata nuklirnya yang paling baru. Spanyol, Kuwait, Peru, Meksiko dan UEA adalah negara yang sudah mengusir duta besa Korea Utara dari negaranya, sementara Mesir, Filipina dan Uganda masih melakukan hubungan kerja sama. “Korea Utara adalah ancaman yang akan tumbuh dan berkembang bagi perdamaian dan stabilitas global. Sekarang saatnya, secara diplomatis dan ekonomi mengisolasi rezim ini, sampai…

Read More

Susi Pudjiastuti Jakarta – Komisi IV DPR mempertanyakan rumor yang berkembang soal rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminjam uang yang disinyalir kurang lebih sekitar 400 juta US dollar kepada salah satu perusahaan asal Jepang.Pertanyaan itu dilontarkan oleh Anggota Komisi IV DPR, Sudin, saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung DPR, Jakartak, Kamis (19/10).Menurutnya, perihal informasi tersebut patut dipertanyakan, dasar acuan pertanyaannya adalah berdasar dari UU No.17/2003. Dimana, masalah peminjaman tersebut harus melalui persetujuan DPR.”Komisi IV yang merupakan mitra kerja kementerian ini, menunggu klarifikasi dari Menteri Susi Pudjiastuti. Kami mohon kepada Ibu Menteri untuk…

Read More

Presiden Jokowi terbitkan Perppur Ormas Jakarta – Pemerintah berharap agar DPR dapat menyetujui Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi. Sebab, Perppu tersebut dinilai untuk menjaga keutuhan NKRI.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan berbagai tanggapan terkait Perppu tersebut untuk segera disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).”Pemerintah harapkan kepada Komisi II DPR untuk menyetujui perppu sebagai UU,” kata Soedarmo, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10). Menurutnya, pemerintah mengeluarkan Perppu semata-mata untuk mempertahankan, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. “Kami juga ingin menjaga keutuhan NKRI, mempertahankan Pancasila dan…

Read More