Author: Tim Redaksi

Fadli Zon Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon dinilai telah melampau kewenangannya sebagai pimpinan DPR. Hal itu terkait penandatanganan surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupi (KPK).Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9). Menurutnya, Fadli Zon sebagai pimpinan DPR seharusnya menjaga marwah DPR dengan menjaga etika antara lembaga negara. Sehingga, kewenangan yang dimiliki tidak keluar dari aturan yang berlaku.”Pimpinan DPR itu bersifat corong. Corong itu artinya speaker. Speaker itu artinya perpanjangan mulut anggota DPR. Proses hukum ini ditangani…

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon Jakarta – Pimpinan DPR meminta penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui, menandatangani permintaan atas penundaan pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. “Ya (saya yang tandatangan). sesuai bidangnya saja,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).Ada pun surat penundaan pemeriksaan itu, kata Fadli, atas permintaan Setnov sebagai masyarakat biasa. Menurutnya, surat tersebut atas sepengetahuan pimpinan DPR yang lain.”Meneruskan asprasi saja. Jadi permintaan Novanto. Diketahui (pimpinan DPR). Meneruskan, suratnya juga dibacakan,” terang wakil ketua umum Partai Gerindra itu.Kata Fadli, apa yang dilakukannya…

Ilustrasi tes seleksi Jakarta – Tes wawancara seleksi pendamping desa di Provinsi Bali pada Selasa (12/9) kemarin diduga sarat kecurangan. Pendaftar yang berjumlah 260 orang melewati ujian wawancara dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan pengakuan pendaftar berinisial D (24) mengungkapkan, tes wawancara hanya berlangsung selama 3-5 menit. Tes pun terkesan asal-asalan, lantaran penguji pun tidak membawa berkas lamaran pendaftar sebagai bahan wawancara. “Penguji tidak membawa berkas peserta yang sudah diserahkan Minggu (10/9) kemarin, sehingga seolah tidak mempelajari berkas peserta,” kata D kepada Jurnas.com, Rabu (13/9) di Jakarta. Kemudian, dengan durasi wawancara yang singkat, ungkap D, ternyata pada Selasa (12/9) malam sudah…

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar Surabaya – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, penanaman nilai toleransi harus terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Sebab, menurutnya gejala intoleransi agama yang memunculkan radikalisme serta fundamentalisme merupakan ancaman yang serius bagi NKRI. Kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia, kata Cak Imin, pada umumnya didominasi oleh kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian, pembatasan berpikir, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, yang berujung pada pembatasan aktifitas keagamaan serta konflik tempat ibadah. Sedangkan pelaku tindakan intoleransi agama pada umumnya justru berasal dari ormas keagamaan, kelompok masyarakat, dan individu. “Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama oleh kelompok tertentu, jika…

Artalyta Suryani alias Ayin (kedua kanan) berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta – Penyidik KPK memeriksa pemilik PT Bukit Alam Surya, Artalyta Suryani Rabu (13/9/2017). Wanita uang akrab disapa Ayin ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional (BDNI) dengan tersangka Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.‬Ayin diketahui tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.05 WIB. Ini merupakan panggilan ulang terhadap Ayin lantaran pada agenda pemeriksaan sebelumnya mangkir. Wanita yang tampil mengenakan kemeja putih itu membenarkan kedatangannya ini merupakan penjadwalan ulang…

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta – Surat DPR terkait permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap penegakkan hukum.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, surat tersebut di luar dari kewajaran. Sebab, Sekjen dan pimpinan DPR telah melakukan tindakan di luar dari kewenangannya.”Saya kira mengarah ke bentuk intervensi apa yang dilakukan,” kata Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).Untuk itu, kata Muzani, hal itu harus dilakukan klarifikasi demi menjaga marwah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat. Sehingga, tindakan tersebut tidak menjadi insiden…

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengungkapkan bahwa dunia kerja Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan persaingan yang pesat. Sementara, kapasitas sumber daya manusia ada saat ini dinilai tidak banyak yang siap menghadapi kompetisi. “KIta harus mengantisipasi kondisi dunia yang berubah begitu cepat, persaingan terjadi dimana-mana. Bahkan untuk masuk ke dunia kerja saja dihadapkan pada iklim kompetisi yang ketat,” kata Menaker Hanif saat menjadi pembicara pada acara Indonesia HR Summit 2017 di Yogyakarta, Selasa (12/9/2017). Menaker Hanif mengatakan tingginya tingkat kompetisi ini menuntut setiap individu menyiapkan diri. Salah satu hal yang…

Pimpinan Tertinggi Iran Ayatullah Khamenei (kanan) bersama pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Jakarta – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan kekerasan di Myanmar terhadap Muslim Rohingya bukti kematian Hadiah Nobel Perdamaian, Selasa (12/9) waktu setempat. Dikutip dari Tehran Time, Khamenei menyebut Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, spemenang Hadiah Nobel Perdamaian seorang wanita kejam karean kejahatan terhadap Muslim Rohingya terjadi di depan matanya. Suu Kyi, yang pernah dipuji oleh masyarakat global karena membela militer Myanmar, belum bertindak apa-apa untuk mengakhiri kekerasan yang mematikan terhadap etnis Rohingya. Ia menuai kritik tajam dari seluruh dunia karena kelambanannya. Khamenei juga mengkritik kelambanan…

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman Jakarta – Komisi III DPR mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seseorang hingga terjadinya operasi tangkap tangan (OTT).Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan perlu diketahui. Sebab, proses penyadapan yang dilakukan KPK selama ini menuai pertanyaan.”Bagaimana kewenangan penyadapan itu dilaksanakan. Kapan dilakukan penyadapan hingga terjadi penangkapan,” kata Benny, dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9).Selain itu, lanjut Benny, apa kriteria seseorang itu menjadi subjek atau objek penyadapan yang dilakukan oleh KPK. “Apa dasar…

Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memakai jasa auditor independen dan profesional dalam penanganan laporan dugaan kerugian negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta mengungkapkan, jasa auditor independen itu dibayar sendiri oleh pihak KPK.”Kami juga dalam melakukan penyelidikan kami menggunakan jasa penilai independen, yang profesional yang kita bayar, ” kata Alexander, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9).Hal itu menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikhwal posisi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Sumber Waras. “Temuan BPK itu, apakah bukan…