Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memilih pemimpinnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/7/2017). Menurut Cak Imin- panggilan akrab Muhaimin Iskandar- Pilkada hanyalah peristiwa politik biasa dalam demokrasi di Tanah Air. Kendati demikian, kata Cak Imin, jika peristiwa demokrasi itu gagal dikelola dengan baik dan benar, maka luka-lukanya akan mewariskan polarisasi sosial mendalam dan bisa bertahan bahkan jauh setelah event politik itu usai. Karena itu, kata Cak Imin,…
Author: Tim Redaksi
Gedung KPK Jakarta – Berapa pun jumlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibangun tidak akan bisa memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air. Apa alasannya?Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sistem lembaga hukum yang menjadi utama dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air.”1000 KPK dibangun tidak akan bisa memberantas korupsi, kalau sistemnya tidak dibangun dan dibenahi,” kata Yusril, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Untuk itu, kata Yusril, keberadaan Pansus Hak Angket KPK dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sistem yang selama ini dilakukan di lembaga ad hoc tersebut.Sebab,…
Mantan Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Irman Jakarta – Terdakwa Irman mengalami sakit dibagian lambung. Sakit itu membuat Irman menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Demikian disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dalam persidangan kasus e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017). Sakitnya Irman itu membuat sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan alias pledoi terdakwa Irman dan Sugiharto terpaksa ditunda. “Sampai saat ini terdakwa I masih dirawat di RSPAD. Baru siang ini dokter akan memberikan keterangan,” kata jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017). Lantaran berkas dakwaan antara Irman dan Sugiharto digabung, maka…
Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan jika tidak terima dengan pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR.Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Menurutnya, KPK sebagai lembaga hukum seharusnya melakukan perlawanan terhadap keputusan DPR bukan melalui jalur politik.”Kalau KPK tidak setuju, Silakan bawa ke pengadilan, mereka dapat melakukan perlawanan secara hukum. Sebagai lembaga hukum, harus dijalankan berdasarkan hukum biar fair,” kata Yusril.Sebab, kata Yusril, pembentukan Pansus Hak Angket KPK merupakan produk konstitusi…
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Jakarta – Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) era Orde Baru (Orba).Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Yusril menerangkan, Presiden Soeharto saat itu membentuk Kopkamtib dan diberi kewenangan luar biasa untuk menangkap orang. Pun demikian dengan keberadaan KPK saat ini.”KPK ini pun seperti Kopkamtib, diberi kewenangan luar biasa. Dia bisa nangkap siapa saja, orang nggak bisa tanya,” terang Yusril.KPK, kata Yusril, diberikan kewenangan besar dalam kasus tindak…
Politisi PDIP, Ali Fahmi Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan dalam memburu Dirut PT Viva Kreasi Investindo, Ali Fahmi atau Fahmi Alhabsyi. Lembaga antikorupsi berharap partisipasi masyarakat yang mengetahui keberadaan kader PDIP yang disebut-sebut memiliki peran penting terkait kasus suap proyek pengadaan satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. “Kami masih melakukan pencarian terhadap saksi. Kalau ada informasi silakan beritahu,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/7/2017). Seperti diketahui, KPK belum bisa menghadirkan Ali Fahmi dalam setiap persidangan kasus suap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Padahal, Ali Fahmi disebut memiliki peranan krusial dalam kasus Bakamla itu.…
Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang Audiensi dengan KADIN Jakarta – Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) meminta agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberi perhatian kepada daerah khususnya para petani.Sebab, kata OSO, tolak ukur kemakmuran Indonesia dilihat dari kesejahteraan para petani di daerah. Jika ekonomi di daerah bangkit, sudah dapat dipastikan Indonesia sudah makmur.”Jangan mimpi Indonesia makmur, kalau petani belum makmur. Jadi tidak akan makmur Indonesia, kalau daerah tidak makmur,” kata OSO, saat melakukan audiensi dengan dewan pengurus Kadin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Kata OSO, petani di Indonesia mencapai 65 persen. Untuk itu, OSO mengatakan, sudah saatnya…
Rapat Pansus Angket KPK dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Jakarta – Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukan sesuatu yang asing dalam ketatanegaraan di Indonesia.Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Menurutnya, ketika UU MD3 lahir, maka pasal-pasal tentang angket pada UU Angket diadopsi ke dalamnya dan dianggap sesuai dengan perkembangan zaman termasuk usai amandemen UUD.”Jadi angket bukan sesuatu yang asing dalam ketatanegaraan kita. Karena sistem kita ini tidak murni dalam presidensial, maka angket itu melekat pada DPR,”…
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Miftah Thoha, Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN, di ruang rapa Jakarta – Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus tekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN, hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Miftah Thoha, Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN, di ruang rapat Komite I, Senin(10/7).Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam, UU No.5 Tahun 2014…
Press Conference MPR Terkait terkait akan digelarnya Simposium bertema ‘Sistem Perekonomian Sosial’ pada tanggal 12 Juli 2017 di Gedung MPR RI. Jakarta – Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar dan para Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid, Mohammad Jafar Hafsah, Prof. Syamsul Bachri, dan Dr. Ir. Abdul Malik serta anggota Lembaga Pengkajian Prof. Didik J. Rachbini, di lobby Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (10/7) menggelar konferensi pers terkait akan digelarnya Simposium bertema ‘Sistem Perekonomian Sosial’ pada tanggal 12 Juli 2017 di Gedung MPR RI. Dalam keterangan persnya, Rully menyampaikan bahwa simposium tersebut…