Author: Tim Redaksi

Hermansyah Jakarta – Kasus pembacokan pakar teknologi informasi (TI) Hermansyah menjadi pekerjaan rumah (PR) kedua aparat kepolisian setelah kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw mendesak, agar Polri mengungkap motif pembacokan Hermansyah dan juga kasus Novel yang hingga saat ini masih melempem penyelidikannya. “Soal kasus Hermansyah itu PR kedua setelah kasus Baswedan melempem. Jangan jalan di tempat,” kata Wenny, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa Selasa (11/7). Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, kasus Hermansyah maupun Novel jangan dianggap remeh. Dia menegaskan jangan sampai penyidikan kedua kasus ini terbengkalai. “Kejahatan jalanan jangan…

Media Korea Selatan yang menyiarkan peluncuran rudal di Korea Utara (Foto: Reuters) Jakarta – Badan intelijen Korea Selatan tidak mempercayai jika Korea Utara telah berhasil dalam uji coba, serta memiliki kemampuan untuk menguji program rudal balistik antar benuanya, hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota parlemen Korsel pada hari Selasa (11/07), yang membantah laporan Pyongyang terkait keberhasilan dalam uji coba intercontinental ballistic missile (ICBM). Reuters melansir, Korea Utara diberitakan meluncurkan rudal yang diklai sebagai rudal balistik antar benua, yang memiliki kemampuan nuklir besar pekan lalu, hal ini dilakukan pihak Korut untuk menentang sanki yang diberikan oleh PBB terkait program nuklirnya.…

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita di Pansus Hak Angket KPK Jakarta – Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita heran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang superbody menindak tindak kejahatan korupsi senilai Rp 10 juta.Romli menyayangkan, KPK yang memiliki kewenangan lebih dari Polri dan Kejaksaan untuk menyelamatkan uang negara hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang nilainya recehan.”Bagaimana korupsi yang katanya sebagai sumber kemiskinan hanya melakukan OTT sebesar Rp10 juta,” kata Romli, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Hal itu, kata Romli, sebagai salah satu bukti bawah KPK tidak…

Mendagri, Tjahjo Kumolo Jakarta – Pemerintah masih ngotot usulan presidential threshould atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, besaran presidential threshould sudah teruji dalam dua periode pelaksanaan Pilpres.”Semangat kami semangat musyawarah kok, 20-25 itu sudah teruji dua kali Pilpres berjalan dan tidak ada yang ribut pilkada juga jalan 20-25 persen serentak,” kata Tjahjo, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).Untuk itu, kata Tjahjo, sesuatu yang sudah teruji tidak perlu untuk dilakukan revisi. Pemerintah menganggap syarat pencalonan presiden tersebut relevan dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 nanti.”Kenapa…

Pakar Politik dari LIPI Siti Zuhro (tengah), Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria (kiri), dan Yandri Susanto Jakarta – Usulan pemerintah terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai sudah tidak relevan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 nanti.Demikian disampaikan Pakar Politik dari LIPI. Siti Zuhro, dalam diskusi bertajuk “Ending RUU Pemilu”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Menurutnya, usulan penghapusan presidential threshold sudah dilakukan jauh sebelum adanya Pansus RUU Pemilu dan putusan pelaksanaan Pemilu serentak 2019. “Saya sudah jauh mengatakan, sudah tidak relevan lagi PT (presidential threshold) itu,” kata Siti.Untuk itu, Siti berharap, agar pembahasan…

Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Pansus Hak Angket KPK Jakarta – Ketua panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK, Agun Gunandjar Suadarsa mengakui proses hukum yang sedang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP tak bisa diabaikan. Bahkan, proses hukum itu harus ditaati dan dijalankan.Hal itu mengemuka saat Agun memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus (AA) alis Andi Narogong, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Agun menyampaikan hal itu lantaran dirinya menyadari penggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK ini adalah proses penegakan hukum yang harus dijalankan dan ditaati.”Karena bagaimanapun…

Pilkada Kota Palembang (Ilustrasi). Jakarta – Pembahasan mengenai paket pasangan calon di Pilkada Kota Palembang 2018 telah ramai dibicarakan di berbagai tempat. Hal yang paling mengejutkan publik adalah munculnya kepastian pasangan Mularis Djahri-Lury Elza Alex Noerdin untuk berlaga dalam kontestasi. Pasangan ini juga sudah mulai menyebarkan berbagai photo berdua dalam banyak kegiatan pra-kampanye. “Kepastian munculnya pasangan ini jelas memberi detterance effect kepada lawan politiknya karena kekuatan modal politik dan ekonomi yang tak terbantah,” demikian dinyatakan Muchtar S Shihab dari kantor Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI) kepada media, saat diwawancara mengenai peta kekuatan para paslon. Muchtar menyatakan pasangan Mularis-Lury adalah pasangan…

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy Jakarta – Pansus RUU Pemilu kembali harus menunda pengambilan keputusan terkait empat isu krusial. Sebab, Pansus RUU Pemilu masih mengalami kebuntuan.Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, pengambilan keputusan empat isu krusial, yakni metode konversi suara, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sistem pemilu, dan alokasi kursi per dapil, tepaksa harus ditunda hingga Kamis (13/7).”Pengambilan keputusan tingkat satu yang berisi tentang pandangan mini fraksi, pendapat pemerintah dan penandatanganan teks RUU tidak jadi kami laksanakan hari ini, kami tunda hari Kamis tanggal 13 pukul 13.00 WIB,” kata Lukman, di Gedung DPR, Jakarta,…

E-KTP Jakarta – Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak KPK tegas dalam menindak kasus dugaan korupsi yang disebut menyeret sejumlah anggota DPR.Wakil Ketua Pansus Angket KPK Tengku Taufiqulhadi mengatakan, lembaga ad hoc tersebut harus segera menindak sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun itu.”Saya minta KPK ambil sikap tegas dalam kasus e-KTP. Semua yang terkait e-KTP, siapapun harus ditindak, supaya tidak dikait-kaitkan dengan Pansus,” kata Taufiqulhadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Hal itu menanggapi pemeriksaan Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi e-KTP.Ia…

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Fraksi Golkar Agun Gunandjar (kiri) dan Bambang Soesatyo (tengah) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK, Agun Gunandjar Suadarsa, Selasa (11/7/2017). Politikus Golkar ini kembali diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.Agun akan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya Agun sudah dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Kamis (6/7/2017), namun tak hadir lantaran tengah mengunjungi koruptor di…