Author: Tim Redaksi

E-KTP Jakarta – Ketua panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK, Agun Gunandjar Suadarsa tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Padahal, politikus Golkar ini sedianya diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong, Kamis (6/7/2017). Ketidakhadiran tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta. Selain Agun, politikus Hanura Djamal Aziz dan politikus PKS Tamsil Linrung juga `absen` alias mangkir panggilan pemeriksaan. Ketiga nama itu sebelumnya disebut dalam surat dakwaan dan tuntutan terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Dalam surat tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto Agun yang saat itu menjabat…

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta – Meski telah melakukan rangkaian rapat dan kegiatan kerja, sejumlah pihak masih mempertanyakan keabsahan pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan penolakan sejumlah pihak atas pembentuka Pansus Angket KPK tersebut.”Ini Pansus KPK sudah kemana-mana, sudah RDPU dengan berbagai unsur masyarakat, sudah buka Posko bahkan terima banyak pengaduan, sudah ketemu BPK, sudah ke Sukamiskin dan berlanjut makin intensif, masih aja dipermasalahkan,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).Fahri menjelaskan, dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 202 bahwa legalitas Panitia Angket adalah jika…

Hary Tanoesoedibjo diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi PT Mobile8 Telecom di Kejaksaan Agung, Kamis (06/07). (Foto-Ant). Jakarta – Pemanggilan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009 dinilai sarat muatan politis.Kuasa hukum HT sapaan akrab Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea mengatakan, kasus tersebut kembali mencuat pasca pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.”Saya melihat dari sisi hukum pasca pilkada DKI kasus meledak yaitu dibuka lagi kasus yang sudah praperadilan dan SMS ancaman pada Januari 2016 berarti 1 setengah tahun tidak pernah ada masalah,” kata Hotman, di Kejagung, Jakarta, Kamis (6/7).…

Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie usai diperiksa KPK, Kamis (06/07/2017). (JN-Rangga). Jakarta – Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie mengaku pernah berkomunikasi dengan Gamawan Fauzi terkait proyek pengadaan e-KTP. Komunikasi itu terjadi saat Gamawan menjabat Menteri Dalam Negeri dan proyek e-KTP tengah dibahas di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lantaran sedang bermasalah. Demikian disampaikan Gamawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/7/2017). Komunikasi dengan Gamawan itu terjadi di Istana Negara. “Saya tahu hanya dari KPPU waktu e-KTP dihadiri komisi persaingan usaha, disana ada masalah…

Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Jonni Mardizal bersama jajarannya saat konferensi pers soal Paskibraka di Jakarta, Kamis (6/7). Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur pada 25 Juli-25 Agustus. Ada perbedaan antara diklat tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya setiap provinsi mengirimkan dua pasangan dan kemudian dipilih hanya satu pasang, kali ini setiap provinsi lah yang memutuskan satu pasangan itu untuk dikirim ke Jakarta. Artinya, hanya 68 orang anggota Paskibraka yang mengikuti diklat. “Kami menyerahkan seleksi pasangan Paskibraka tahun…

Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie usai diperiksa KPK, Kamis (06/07/2017). (JN-Rangga). Jakarta – Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie `menantang` Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan bukti soal pemberian uang proyek e-KTP. Hal itu disampaikan Marzuki usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/7/2017). Nama Mazuki sebelumnya disebut dalam surat dakwaan dan tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam surat tuntutan, Marzuki disebut kecipratan uang senilai Rp 20 miliar. “Iya tunjukkan kalau ada,” kata Marzuki. Tantangan itu sendiri mengemuka lantaran Marzuki mengaku tak ditunujukan bukti tersebut oleh…

Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie Jakarta – Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie mengaku dicecar sejumlah pertanyaan saat diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya seputar orang-orang yang diduga terlibat kasus e-KTP, seperti Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong. Hal itu disampaikan Marzuki usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terangka kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Narogong, di gedung KPK, Kamis (6/7/2017). “Pertama apakah saya kenal dengan orang yang disebutkan, saya sampaikan semua orang itu ngga saya kenal, termasuk Andi Narogong,” ujar Marzuki. Entah mengapa, Marzuki lantas menyinggung etnis Andi Narogong. Bahkan, Marzuki juga menyinggung soal kepercayaan. …

Choel Mallarangeng. Jakarta – Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara terhadap Andi Zulkarnaen Mallarangeng. Lelaki yang akrab disapa Choel Mallarangeng ini juga divonis hukuman denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. “Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Denda Rp 250 juta subsider 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga saat membacakan amar putusan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/7/2017). Hukuman itu diberikan lantaran majelis hakim menilai Choel terbukti ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Choel…

Setya Novanto Jakarta – Wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dinilai masih perlu kajian secara mendalam.Demikian disampaikan Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7). Menurutnya, pemindahan ibukota tersebut harus membawa misi kepentingan bangsa dan negara.”Ide dasarnya tentu kita melihat yang baik, tapi perlu evaluasi secara detil sehingga semuanya bisa berkontribusi besar baik kepentingan bangsa dan negara,” kata Novanto.Menurutnya, evaluasi dari seluruh aspek perlu dilakukan. Sehingga, jangan sampai pemindahan ibukota tersebut malah menghabiskan APBN yang bisa menghambat pembangunan.”Baik dari sisi tempat, dari sisi fasilitas, dari sisi transportasi dan juga evaluasi kota dan…

Iwan Ridwan Prawiranata, mantan anggota Dewan Gubernur BI. (Ant) Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Iwan Ridwan Prawiranata, Kamis (6/7/2017). Iwan Ridwan akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung (SAT). “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Pada 2008 silam, Iwan pernah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus penyalahgunaan BLBI. Terkait kasus itu, rumah Iwan di Kebayoran Baru dan…