JawaPos.com – Pertumbuhan perekonomian Indonesia didominasi dari UMKM. Berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlah UMKM mencapai 64,217 juta unit.

“Kontribusinya (UMKM) terhadap lapangan pekerjaan 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sebuah diskusinya yang ditayangkan secara virtual.

Tingginya jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja atas UMKM, namun sangat sedikit pelaku UMKM berasal dari lulusan sarjana atau diploma. Padahal kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional itu 60 persen dari UMKM.

Bahlil menyebut, berdasar survei pada 2015, terdapat sekitar 5,7 juta mahasiswa D-3 dan S-1. Dari jumlah tersebut hanya 3 persen saja yang berkeinginan menjadi pengusaha ketika lulus. 83 persen lainnya memiliki kecenderungan menjadi karyawan dan 14 persen ingin menjadi politisi dan bergabung dengan LSM.

Menurut Bahlil, kecilnya minat mahasiswa menjadi pengusaha karena perizinan yang begitu sulit. “Kenapa tidak bisa jadi pengusaha? Karena izinnya susah. Kalau bukan anaknya pejabat, susah untuk jadi pengusaha dari daerah,” sebut Bahlil.

Dia mengklaim UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi ruang yang cukup bagi anak muda, mahasiswa yang akan lulus menjadi pengusaha. Sebab perizinan untuk mendirikan usaha UMKM sangat mudah.

Beberapa tahun lalu, kata Bahlil, biaya perizinan untuk UMKM mahal dan prosedurnya ribet. Sebagai gambaran, untuk mendapatkan izin pelaku UMKM harus membayar sekitar Rp 7 juta.

Baca juga:

“Izin UMKM kalau bikin perusahaan dengan izin-izinnya minimal Rp 7 juta. Di saat bersamaan selalu dijadikan komoditas politik setiap pemilihan, tapi jujur saya katakan kita belum berpihak kepada UMKM. Dengan UU ini, cukup dengan satu lembar, biayanya sangat murah,” kata Bahlil.

Selain itu, ke depannya para UMKM bisa mendapatkan akses perbankan. Dia menyebut saat ini total kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp 6 ribu triliun. 18,7 persen atau Rp 1.127 triliun disalurkan untuk kredit UMKM.

Saksikan video menarik berikut ini: