DENPASAR, BALIPOST.com – Sebuah surat yang memakai kop Menteri Keuangan beredar di WhatsApp group. Dalam surat tersebut, dijelaskan adanya pembatalan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Finance Track, yaitu 2nd FCBD dan 1st FMCBG di Bali yang sedianya berlangsung 15-18 Februari 2022.
Alasan pembatalan dalam surat yang ditandatangani Sekretaris I (Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 (Bidang Logistik)), Rudy Rahmaddi ini adalah perkembangan COVID-19 di tingkat global dan nasional, terutama dari varian Omicron yang tingkat penyebarannya sangat tinggi. Selain itu mempertimbangkan hasil survei kehadiran (in person) para delegasi G20.
Dengan mempertimbangkan dua aspek itu, pelaksanaan 2nd FCBD dan 1st FMCBG dipindahkan ke Jakarta. “Berkenaan dengan hal-hal di atas, seluruh agenda kegiatan 2nd FCBD dan 1st FMCBG di Bali dan seluruh rangkaian persiapannya dibatalkan,” demikian tertulis dalam poin 5 surat tertanggal 19 Januari 2022 itu.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (20/1), menegaskan bahwa KTT G20 tetap diselenggarakan di Bali. Pembatalan acara di Bali yang dimaksud dalam surat tersebut hanya pertemuan jalur keuangan (Finance Track).
Seperti diketahui, sebelum KTT G20, terdapat sejumlah kegiatan pertemuan yang dibagi dalam dua kategori yakni Jalur Sherpa (Sherpa Track) dan Jalur Keuangan (Financial Track). Jalur Sherpa membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Termasuk dalam sektor ini adalah energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga perubahan iklim.
Ia memaparkan dari 150-an pertemuan dalam rangkaian Presidensi Indonesia di G20, sebagian besar dilaksanakan di Bali. “Bukan G20 dipindah ke Jakarta, tetapi hanya pertemuan jalur keuangan saja yang rencananya di Bali dipindah ke Jakarta. Dari 150-an pertemuan dalam rangkaian G20, sebagian besar dilaksanakan di Bali,” tegas Gubernur Koster.
Untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 39 Kepala Negara, Gubernur Koster menegaskan tetap digelar di Bali.
Sebelumnya, dalam konferensi pers terkait rapat evaluasi PPKM dalam penanganan pandemi COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan bahwa di 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah gelaran pertemuan G20. Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan-pertemuan yang akan diadakan pada waktu dekat ini akan dilaksanakan secara virtual dan hybrid.
“Bulan Januari ini ada beberapa Sherpa Meeting yaitu dari Civil 20, kemudian Super Audit 20, Youth 20, Business Forum atau CEO Forum, kemudian Women 20, dan juga Urban 20. Ini juga didorong akan ada kegiatan secara hybrid di bulan Januari. Finance Track akan dilakukan juga, namun Finance Track akan seluruhnya secara virtual,” ujarnya, Senin (10/1/2022).
Menko Ekon menyampaikan bahwa pemerintah akan menerbitkan aturan protokol kesehatan (prokes) pertemuan G20 yang digelar secara tatap muka dan menerapkan sistem bubble. “Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran tersendiri terkait dengan pelaksanaan dari G20, di mana ini akan mengatur berbagai kegiatan. Tentunya dengan kegiatan tersebut diharapkan bisa sesuai dengan prokes,” ujarnya. (Winatha/balipost)
Credit: Source link
