Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta – Meski telah melakukan rangkaian rapat dan kegiatan kerja, sejumlah pihak masih mempertanyakan keabsahan pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan penolakan sejumlah pihak atas pembentuka Pansus Angket KPK tersebut.
“Ini Pansus KPK sudah kemana-mana, sudah RDPU dengan berbagai unsur masyarakat, sudah buka Posko bahkan terima banyak pengaduan, sudah ketemu BPK, sudah ke Sukamiskin dan berlanjut makin intensif, masih aja dipermasalahkan,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Fahri menjelaskan, dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 202 bahwa legalitas Panitia Angket adalah jika ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.
“Sekarang tugas semua pihak adalah mendukung Pansus agar bekerja efektif demi perbaikan sistem pemberantasan korupsi, jangan lagi berpolemik,” tegasnya.
Fahri menambahkan, keputusan tentang Panitia Angket tertuang dalam Keputusan DPR RI No 1/DPR RI/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK tertanggal 30 Mei 2017.
Selain itu, keputusan DPR tersebut sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 53 tahun 2017. Dimana, terbitnya berita negara adalah penegasan bahwa tidak boleh lagi ada orang yang merasa tidak tahu atas apa yang telah menjadi keputusan resmi DPR.
Untuk itu, Fahri menegaskan, dengan terbitnya berita negara tersebut seharusnya mengakhiri segala polemik yang mempertanyakan legalitas angket karena sudah masuk dalam rezim administrasi negara.
“Semua pihak harus menghormati apa yang telah menjadi keputusan kelembagaan dewan yang diatur oleh konstitusi,” demikian Fahri.
TAGS : Angket KPK Pansus Angket KPK Fahri Hamzah
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/18455/Berita-Negara-Terbit-Fahri-Semua-Pihak-Harus-Dukung-Pansus-KPK/
