JawaPos.com – Persoalan kekurangan biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun akhirnya tuntas. Jemaah tidak perlu merogoh uang lagi. Kekurangan tersebut ditambal dari subsidi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Juga, dari dana efisiensi penyelenggaraan haji yang dikumpulkan sejak 2014.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memaparkan, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa akumulasi hasil efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 739,8 miliar. ’’Dana ini tersedia untuk dimanfaatkan,’’ katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta kemarin (31/5).
Berikutnya, kekurangan biaya haji sekitar Rp 724 miliar diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dengan demikian, kekurangan anggaran biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun bisa ditutup.
Sebagaimana diberitakan, biaya haji membengkak sehingga mengakibatkan kekurangan Rp 1,5 triliun. Hal itu menyusul kebijakan Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1443 H/2022 yang menaikkan harga paket layanan di masyair, baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina (Armuzna). Yakni, sebesar 5.656 riyal (Rp 21,98 juta) per jemaah.
Anggito memaparkan, tahun ini BPKH berhasil membukukan nilai pengelolaan dana haji mencapai Rp 10 triliun lebih. Setelah ada kekurangan tersebut, total nilai pengelolaan dana haji yang digunakan untuk subsidi biaya haji 2022 sekitar Rp 4,8 triliun. ’’Kita masih memiliki surplus Rp 5 triliun. Tidak ada kekurangan dana haji. Bahkan, kita surplus,’’ tegas Anggito. Surplus nilai pengelolaan dana haji sekitar Rp 5 triliun itu digunakan untuk subsidi penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang.
Dalam rapat kemarin diputuskan skema menambal kekurangan dana haji yang mencapai Rp 1,536 triliun. Untuk kebutuhan biaya paket masyair jemaah haji reguler, dialokasikan Rp 700 miliar dari dana efisiensi penyelenggaraan haji. Kemudian, Rp 791,6 miliar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Berikutnya, biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25,73 miliar diambil dari efisiensi anggaran haji. Lalu, kebutuhan untuk selisih kurs kontrak penerbangan haji Rp 19,279 miliar berasal dari dana efisiensi haji, efisiensi valas, dan dana safeguarding.
’’Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kesepakatan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR,’’ kata Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia berharap keputusan tersebut memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga dalam peningkatan penyelenggaraan haji tahun ini.
Sejumlah masukan disampaikan anggota Komisi VIII DPR dalam pembahasan kekurangan biaya haji tersebut. Salah satunya disampaikan Maman Imanul Haq. ’’Bagaimanapun, haji tetap harus berjalan sesuai jadwal,’’ katanya. Namun di sisi lain, semua pihak harus berkomitmen menyelamatkan dana haji.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mencoba menerka kenapa sampai terjadi kenaikan biaya haji, khususnya biaya paket masyair. Saat ini pemerintah Saudi sedang terus membenahi pelayanan haji. Salah satunya, sertifikasi petugas haji. Sertifikasi dilakukan hingga kepada petugas kasar. Menurut dia, dalam pembahasan haji berikutnya, harus diupayakan antisipasi-antisipasi agar permasalahan serupa tidak berulang.
Terpisah, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi hingga tadi malam mencari informasi dari negara-negara pengirim jemaah haji yang lain. ’’Setahu saya, tidak muncul kehebohan seperti di Indonesia. Bisa jadi karena di Indonesia jemaahnya besar,’’ jelasnya.
Dadi mengatakan, tambahan anggaran Rp 1,5 triliun merupakan jumlah yang sangat besar. Ke depan, Kemenag harus cermat dalam menyusun anggaran. Jika perlu, pembahasan anggaran haji menunggu seluruh biaya haji dari Arab Saudi sudah pasti. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran yang mendadak.
Untuk tahun ini, karena waktu sudah mepet, kata dia, publik perlu memaklumi. Tetapi, untuk haji 2023, Kemenag harus kembali melakukan konfirmasi ke pemerintah Arab Saudi. ’’Harus dicari tahu, biaya paket di masyair yang mencapai Rp 21 jutaan itu sebenarnya programnya siapa,’’ kata Dadi.
Menurut dia, sampai sekarang belum ada kejelasan soal pungutan paket biaya masyair tersebut. Apakah benar dari pemerintah atau dari pengelola sejenis BUMN-nya Saudi. Jika ternyata yang menetapkan biaya paket masyair itu adalah korporasi atau BUMN milik Saudi, pemerintah Indonesia harus bisa melobi untuk membahas kembali secara detail. ’’Hitungan saya, dengan masa masyair yang sekitar lima hari itu, biaya Rp 21 juta terlalu mahal,’’ tuturnya. Jika dibagi rata, dalam sehari biaya yang digunakan untuk layanan masyair sekitar Rp 4 juta.
Aplikasi TeleJemaah Puskes Haji
Pada bagian lain, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah membuat aplikasi bernama TeleJemaah Puskes Haji. Aplikasi itu dapat mempermudah petugas kesehatan dalam memantau kondisi kesehatan jemaah haji berisiko tinggi. ”Fitur dalam aplikasi itu terdiri atas input data kesehatan sampai dengan galeri dan artikel,’’ kata Budi.
Pada menu aplikasi terdapat input data kesehatan yang terdiri atas tekanan darah, gula darah, saturasi oksigen, suhu tubuh, hingga keluhan. Menu pada aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan jemaah haji dan bisa meminta bantuan petugas kesehatan jika diperlukan.
Selain itu, terdapat informasi vaksinasi. Itu adalah data vaksinasi yang sudah dilakukan jemaah haji di kabupaten/kota atau puskesmas pada saat melakukan vaksinasi, terutama meningitis. Informasi tersebut didapat dari data yang diinput dari sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (siskohatkes). Data-data yang sudah ada di TeleJamaah tidak bisa diubah karena sudah diinput di dalam siskohatkes. ”Jadi, tinggal kita integrasikan data yang ada di siskohatkes dengan TeleJemaah haji sebagai informasi jemaah haji kita sudah divaksin. Jadi, lebih transparan sifatnya,” ucap Budi.
Dalam aplikasi itu, juga tercantum obat yang sering dibawa oleh jemaah haji. Jemaah haji bisa menghubungi langsung petugas kesehatan yang menyertai jemaah di dalam suatu kloter melalui WhatsApp. ”Nanti kami masukkan nomor kontak petugas ke dalam aplikasi TelePetugas,’’ ujarnya.
Budi menyatakan, aplikasi TelePetugas terhubung dengan TeleJemaah. Aplikasi TelePetugas berfungsi untuk memantau jemaah haji berisiko tinggi. Pada TeleJemaah, ada pula fitur perkiraan cuaca sebagai early warning system untuk menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi. Jemaah haji akan mendapatkan imbauan terkait apa yang harus dilakukan seperti minum sebelum haus.
Di TeleJamaah, ada pula tombol bantuan yang tersambung di TelePetugas. ’’Nanti bisa dilihat titik koordinatnya jemaah ini oleh petugas terdekat. Itu akurasinya sekitar 4 meter,’’ ujarnya.
Aplikasi TeleJemaah terhubung dengan wrist band yang dipakai di pergelangan tangan jemaah. Wrist band berbentuk seperti smartwatch dan terhubung dengan aplikasi TeleJemaah pada ponsel pintar milik jemaah haji. Perangkat itu difasilitasi Kementerian Kesehatan khusus bagi jemaah haji berisiko tinggi. ”Pada wrist band terdapat data kondisi kesehatan jemaah haji yang didapat melalui inframerah. Data itu kemudian terhubung ke TeleJemaah dan TelePetugas,’’ jelasnya.
Pengiriman data itu bersifat otomatis. Jadi, begitu jemaah memiliki tensi misalnya di atas 150, akan memberikan sinyal bunyi di TelePetugas.
Sementara itu, kemarin Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha melepas Petugas Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Arab Saudi 2022. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Kementerian Kesehatan. Total ada 776 petugas kesehatan haji. Terdiri atas 472 tenaga kesehatan haji dan 304 PPIH Arab Saudi.
Credit: Source link
