JawaPos.com – Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMP Negeri 22 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penyuntikkan dosis pertama vaksin Sinovac bagi pelajar di Kota Samarinda diikuti sebanyak 1.053 peserta.
“Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan segera terbangun kekebalan komunal di seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan kita berharap penyebaran Covid-19 dapat segera dikurangi dan dihilangkan dari provinsi ini,” ujar Jokowi saat melakukan peninjauan, Selasa (24/8).
Turut mendampingi Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Selain di Kota Samarinda, sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur juga secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat umum. Wilayah tersebut antara lain Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Hulu.
Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Mangisi Raja Simarmata turun langsung memastikan aplikasi P-Care Vaksinasi berjalan dengan lancar pada kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang disaksikan langsung oleh Presiden.
Menurut Mangisi, peran dan dukungan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah menyiapkan sistem informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening, pencatatan hasil observasi pasca vaksinasi, hingga pencatatan dosis vaksinasi melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.
“Kami harapkan penggunaan aplikasi P-Care Vaksinasi dapat mempercepat proses vaksinasi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda yang telah menyediakan jaringan internet yang sangat memadai,” ujar Mangisi.
Mangisi menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah bersinergi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait akses penggunaan data kependudukan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan program vaksinasi meminimalisir adanya inputan yang tidak akurat, menjamin validitas data peserta vaksinasi sehingga tidak terjadi duplikasi NIK yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan vaksinasi.
Selaku penanggungjawab vaksinasi Kota Samarinda, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Samarinda Osa Rafshodia, selain BPJS Kesehatan kegiatan vaksinasi kali ini melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas dan TNI.
Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : ARM
Credit: Source link
