JawaPos.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong transparansi perusahaan-perusahaan pelat merah sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, laporan keuangan akan diserahkan bulan ini untuk pertama kalinya secara tuntas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Insya Allah bulan ini pertama kali secara tuntas. Laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden langsung di tahun ini,” ujarnya dalam acara Perjanjian Kerja Sama Upaya Pemberantasan Korupsi antara KPK dan BUMN, Selasa (2/3).
Dengan penyerahan laporan tersebut, Jokowi dan Sri Mulyani dapat melihat langsung beban utang dan rencana kebutuhan dana BUMN, dalam hal ini keperluan pendanaan untuk melakukan kegiatan maupun aksi korporasi.
Di sisi lain, 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan KPK terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. Menurut Erick, transformasi dan kasus-kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN memang sejak awal menjadi salah satu isu yang penting.
Saat pertama kali menjabat, lanjutnya, sudah ada 159 kasus hukum dengan 53 tersangka yang tercatat dalam Kementerian BUMN.
“Tentu sebagai pimpinan, saya justru berpikir terbalik. Bagaimana tentu Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibandingkan menyalahkan mereka yang terkena (kasus, Red). Karena saya yakin, dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas, tentu kita bisa meminimalisasi kasus-kasus tersebut,” jelasnya.
Editor : Banu Adikara
Reporter : Romys Binekasri
Credit: Source link
