Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon
Jakarta – Partai Demokrat menyebut tidak salah jika pemerintahan Presiden Jokowi dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, pemerintah tampak terlihat anti terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Tidak salah kemudian kita berpikir pemerintah sekarang represif dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Jansen, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/6).
Hal itu menanggapi pembekuan atau suspend sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Kata Jansen, pemerintahan Presiden Jokowi terlalu reaktif menyikapi kritikan yang disampaikan lawan politiknya. Sebab, secara bertubi-tubi pembekuan akun media sosial dilakukan, dari kejadian foto yang diunggah Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah mendadak dihapus Instagaram.
“Hari ini beberapa akun Twitter termasuk akun teman kami Ferdinand Hutahaean yang di media sosial dikenal kritis kepada pemerintah malah di-suspend, kan memang terjadi di pemerintahan sekarang ini,” terangnya.
Pemerintah melalui Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter berkaitan dengan pemerintah. “Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo,” kata Rudiantara.
TAGS : Pembekuan Twitter Demokrat Presiden Jokowi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/36222/Demokrat-Pemerintah-Membungkam-Kebebasan-Berpendapat/
