Lalu Lintas aman, tertib, lancar dan selamat dibutuhkan masyarakat. (Foto : Jurnas/Ginting).
Jakarta, Jurnas.com- Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengungkapkan lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Guna menunjang produktivitas, dibutuhkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar (road safety).
“Road safety atau lalu lintas yang aman selamat, tertib dan lancar ditata atau dimanage untuk Kebutuhan, Kapasitas, Prioritas, Kecepatan dan Emergency. Program manajemen tersebut semestinya dijadikan landasan atau acuan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar (road safety),” ujar Chryshnanda dalam keterangan resmi yang diterima jurnas.com, Rabu (21/8).
Menurut Chryshnanda, penanganan road safety semestinya memiliki grand design yang bersinergi antarpilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care. Sebab, lanjut dia, di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganan semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service.
“Pola penanganan yang manual parsial, konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai. Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru,” jelas dia.
Chryshnanda menuturkan puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan. Yang menjadi aneh bin ajaib, kata dia, diulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer, malahan akan diperluas.
“Ini sama saja dengan mengulang tetapi dengan sebutan berbeda. 3 in 1 jadi Ganjil Genap. Apa yang ada semestinya sudah dapat digeser menjadi ERP atau program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi. Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial,” tegas dia.
Semestinya, lanjut dia, jika kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management, SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safer road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care.
Program di atas, kata dia, merupakan back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses). Dengan demikian pemerintah dapat membangun ERP (Electronic Road Pricing), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement).
“Semua akan terkontrol, terintegrasi, terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan langkah-langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time,” ungkap dia.
TAGS : Chryshnanda Lalu Lintas
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/57975/Dibutuhkan-Kebijakan-Visioner-Lalu-Lintas-di-Era-40/
