Menteri Edhy Prabowo
Palembang, Jurnas.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng beberapa bank milik BUMN seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Perusahaan Asuransi PT Jasindo untuk mendukung program-program pemberdayaan nelayan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M Zulficar bersama para direktur masing-masing mitra dan disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam acara pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen Perikanan Tangkap di Palembang, Senin (27/1).
Kerja sama KKP dengan BRI meliputi sinergi koordinasi pelaksanaan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan, pemberian dukungan kegiatan diversifikasi usaha nelayan dan kewirausahaan bagi nelayan, keluarga nelayan dan kelembagaan nelayan serta pengembangan kampung nelayan maju serta penyediaan infrastruktur layanan perbankan di sentra-sentra perikanan tangkap.
Sementara dengan Bank Mandiri, terkait dukungan program pemberdayaan nelayan penyediaan jasa layanan perbankan. Ruang lingkupnya meliputi pemberian dukungan kegiatan diversifikasi usaha, kewirausahaan serta pendampingan teknis dan sosialisasi bersama kepada nelayan, keluarga nelayan, dan kelembagaan nelayan, percepatan dan peningkatan realisasi kredit di subsektor perikanan tangkap, pelaksanaan CSR serta pemberian layanan produk dan jasa perbankan di bidang subsektor perikanan tangkap.
Adapun dengan PT Jasindo, KKP sinergi melalui program perlindungan nelayan melalui asuransi nelayan mandiri, dukungan kegiatan diverifsikasi usaha dan kewirausahaan bagi nelayan, keluarga nelayan dan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan serta pendampingan teknis dan sosialisasi bersama kepada nelayan, keluarga nelayan dan kelembagaan nelayan.
Menteri Edhy menyebutkan, kerja sama dengan para mitra ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan subsektor perikanan tangkap. Tujuan utamanya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan nelayan.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa kita perlu menggandeng berbagai pihak. Saya sangat mengapresiasi dukungan positif ini untuk kemakmuran nelayan di Indonesia. Sesuai visi misi Presiden yang diamanahkan selain membangun komunikasi dengan nelayan juga memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Menteri Edhy dalam sambutannya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap M Zulficar menegaskan, pihaknya akan terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder untuk tujuan optimalisasi perikanan tangkap, sesuai arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Rakernis yang digelar hari ini hingga dua hari ke depan, juga dilakukan dalam rangka bersinergi dan kolaborasi mewujudkan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan tahun 2020-2024.
Rakernis ini, kata dia, merupakan tindak lanjut rapat kerja nasional yang dilaksanakan akhir Desember lalu. Pada pertemuan ini akan dilakukan pendalaman dan menjaring berbagai masukan yang lebih terarah pada rencana pembangunan subsektor perikanan tangkap 2020-2024.
Rakernis, Ficar menjelaskan, akan membahas lebih detail dan intensif rencana pembangunan subsektor perikanan tangkap. Tujuannya agar dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Pertemuan ini melibatkan banyak pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 pada subsektor perikanan tangkap,” tuturnya.
Fokus subsektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyerderhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
“Pemerintah terus melakukan inovasi, akhir tahun 2019 lalu DJPT KKP telah membuat gebrakan dalam menyederhanakan perizinan perikanan tangkap yang semula butuh 14 hari kerja kini bisa dilakukan 1 jam secara online melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT),” papar dia.
Peresmian TPI Perairan Umum Daratan Jakabaring
Dalam rangkaian rakernis di Palembang ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga meresmikan tempat pelelangan ikan (TPI) perairan umum daratan dan pasar ikan Jakabaring, Palembang. Pembangunan TPI ini dilakukan pada tahun 2018 dan direhabilitasi pada tahun 2019.
Fasilitas yang tersedia yaitu gedung TPI, kolam bak ikan, lahan parkir, toilet, pagar dan pos jaga. Total anggaran untuk pembangunan TPI tersebut sebesar Rp 1,79 miliar.
Di kawasan TPI, Menteri Edhy yang didampingi perwakilan Gubernur Sumatera Selatan dan Dirjen Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar juga melakukan dialog untuk menyerap aspirasi para nelayan, pembudidaya ikan dan stakeholders kelautan dan perikanan. Menteri Edhy juga meminta para nelayan untuk menangkap ikan dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
“Banyak ikan endemik asli sudah sulit ditemukan, benar tidak? Selain menjaga kelestarian penangkapan ikannya, kita juga bisa mengoptimalkan sumber daya ikan air tawar dengan mekanisme budidaya,” kata Menteri Edhy di hadapan ratusan nelayan budidaya.
Dalam kegiatan ini, Menteri Edhy secara simbolis memberikan bantuan asuransi dan alat penangkapan ikan untuk nelayan. Diserahkan pula ekskavator, benih ikan, calon indukan ikan dan bantuan permodalan dari lembaga perbankan. Setelah itu, rombongan melakukan peninjauan fasilitas pasar dan TPI Jakabaring, gerai kuliner ikan dan pameran perbankan.
TAGS : KKP Nelayan Bank Asuransi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
