Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay
Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan Fraksinya menolak untuk ikut dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Negara (HIP).
Selain itu Fraksi PAN juga mendesak Pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta Panitia Kerja (Panja) RUU HIP segera menghentikan pembahasan dan mencabut RUU tersebut dari Prolegnas tahun 2020.
“Sejalan dengan itu, Fraksi PAN mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut sekaligus mencabut dari program legislasi nasional (prolegnas),” kata Saleh melalui keterangannya pada Jurnas.com, Rabu (24/06/2020).
Saleh mengungkapkan berbagai alasan yang mengharuskan pembahasan RUU HIP itu dihentikan.
Pertama, kata Saleh, Fraksi PAN sejak awal telah memberikan catatan khusus terhadap RUU HIP tersebut.
“Catatan itu terutama terkait dengan TIDAK dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Fraksi PAN ketika itu menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren. Bahkan Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan,” kata Saleh.
Menurut Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, tidak masuknya TAP MPRS dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif dan bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik.
Kedua, lanjut Saleh, Fraksi PAN telah mendengar dan mengkaji secara mendalam pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP tersebut.
“Dari kajian yang dilakukan, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan,” ucap Saleh.
Ketiga, Fraksi PAN menghargai keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda dan seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menangani pandemi covid-19.
“Dalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan,” ujar Saleh.
Jika pemerintah tidak terlibat dalam pembahasan, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan.
“Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR,” kata Saleh.
Ke empat, Fraksi PAN menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
“Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Karena itu, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi,” katanya.
Kelima, Fraksi PAN menilai bahwa upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Upaya-upaya tersebut (juga) perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya,” katanya.
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
