Polri
Jakarta – Fenomena partai politik menggaet anggota TNI dan Polri terjun ke politik praktis menuai pertanyaan. Parpol seharusnya lebih memberikan jalan kepada para kadernya, ketimbang mengusung anggota TNI dan Porli aktif.
Demikian diungkapkan Komisoner Kompolnas Irjen Pol Purn Bekto Suprapto dalam acara diskusi bertajuk `Para Jenderal Berlaga di Pilkada` di Jakarta, Sabtu (6/1/2018). Suprapto heran sejumlah parpol menggaet jenderal aktif untuk ikut berpolitik praktis.
“Kenapa harus narik-narik dari lembaga, apakah kadernya tidak cukup?,” ungkap dia.
Suprapto mempertanyakan sikap partai yang lebih tertarik mengusung jenderal aktif ketimbang kadernya. Terlebih, ada banyak kader partai yang berkompeten menjadi kepala daerah.
“Ini partai politik maunya apa,” cetus Suprapto.
Diakui Supratpo, memang anggota Polri dan TNI memiliki daya tarik lebih di setiap Pilkada. Namun, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh ikut berpolitik praktis.
“Masalah aturan kaitan dengan TNI dan polri jelas tidak boleh berpolitik praktis,” tutur dia.
Jika ada prajurit yang ingin terjun ke politik, lanjut Suprapto, harus mengikuti aturan di setiap institusinya. Namun, dari catatan Kompolnas lebih banyak anggota TNI dan Polri yang gagal dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.
“Ada contoh yang berhasil dikirim jadi Bupati Poso. Yang gagal banyak sekali. Bahwa jauh lebih banyak yang enggak berhasil,” tandas dia.
TAGS : TNI Polri Pilkada Pemilu
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27423/Gaet-Anggota-Polri-dan-TNI-Aktif-Parpol-Minim-Kader-Kompeten/
