Gara-gara Meikarta, Nama James Riady Mencuat saat Rapat RDPU di DPR

JawaPos.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Rabu (26/1) kemarin. Diketahui, PT MSU ini merupakan anak usaha Grup Lippo yang bertanggung jawab dalam membangun Meikarta.

Pada RDPU itu, nama James Riady mengemuka dalam rapat tersebut. Munculnya nama bos besar Lippo Grup itu, James Riady dalam rapat itu dari Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Politikus Gerindra itu, pada awalnya mempertanyakan ketidakhadiran Presdir PT MSU dalam rapat dengan Komisi VI DPR.

Apalagi, lanjutnya, ketidakhadirannya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua M Hekal itu tanpa penjelasan apapun. Sebelumnya sempat ditanyakan ke bagian Sekretariat Komisi VI apakah pihak Meikarta membalas undangan dari Komisi VI dan dijawab tidak ada balasan.

Andre pun kemudian menegaskan bahwa hal itu menunjukkan Meikarta merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang di republik ini.

“Kalau seperti ini sama hal nya dengan menunjukkan bahwa Meikarta merasa bahwa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang di republik ini. Kenapa saya bilang itu? Karena satu, diduga PKPU yang dilakukan Meikarta itu, seperti pengakuan yang kita dapat dari konsumen tanggal 18 Januari lalu,” jelas Andre.

Diketahui, PT Mahkota Sentosa Utama diketahui menggugat 18 konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen (PKPM) Meikarta. Gugatan perdata senilai Rp 56 miliar tersebut dilayangkan lantaran para konsumen Meikarta berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Bank Nobu pada 2022.

Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa 24 Januari 2023 itu, majelis hakim memutuskan dilakukannya penundaan dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2023 mendatang.

Andre juga mempertanyakan jalannya PKPU yang tidak melibatkan konsumen Meikarta. Akan tetapi, meski tidak melibatkan konsumen nyatanya sidang tetap bisa berjalan.

“PKPU tidak melibatkan mereka, tapi PKPU ini bisa jalan, berarti (ada) dugaan Meikarta melakukan permainan dengan mafia hukum. Dia bisa taklukkan itu, oleh Meikarta. Bayangkan konsumen tidak dilibatkan tapi PKPU-nya jalan,” beber Andre.

Ia mengungkapkan, masyarakat konsumen yang menuntut hak mereka akan unit di Meikarta dan atau uang mereka dikembalikan namun malah digugat oleh pengembang senilai Rp 56 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa Meikarta merasa kuat, bisa melakukan segala-galanya dan bahkan merasa dilindungi.

Disebutkan bahwa ada dua entitas milik Lippo Group dalam gugatan tersebut. Pertama adalah PT MSU dan kedua Nobu Bank. Melalui Nobu itulah konsumen membayarkan cicilan untuk unit yang beli. Atas dasar itu, Andre mengusulkan dilakukannya rapat gabungan.

“Konkrit saja, kita lakukan segera. Pertama saya usulkan rapat gabungan,” kata Andre yang juga Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Gerindra.

Rapat gabungan melibatkan Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Komisi VI bisa mendatangkan Kepala BKPM/Menteri Investasi karena terkait dengan perizinan pengembangan dan pembangunan Meikarta.

Komisi III bisa memperdalam dengan mengundang Mahkamah Agung (MA). Yakni untuk mengecek proses berjalannya PKPU dan aparat hukum lainnya. Kemudian melalui Komisi XI, bisa mengundang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan peran Nobu Bank.

“Tentu pihak Lippo harus kita undang. Saya usulkan bukan Meikarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya, keluarga (James) Riady harus kita undang. Karena Meikarta ini kan pegawai, manajemen Meikarta itu kan pegawai. Kita undang saja konglomerasinya langsung,” ucapnya.

“Karena diduga yang mengambil keputusan juga keluarga besar itu, bukan lagi pegawai-pegawainya di MSU, jadi saya minta rapat gabungan Komisi III, VI dan XI, menghadirkan mitra-mitranya. dan juga menghadirkan pimpinan Lippo James Riady dan keluarganya,” sambung Andre.

Terakhir, jika dalam prosesnya masih tetap tidak kooperatif, ia mengusulkan dibentukan Panitia Khusus Meikarta. Semua itu dilakukan demi kepentingan membela rakyat sekaligus memberikan pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa seenaknya mengatur Negara ini.

“Saya usulkan kita pansus, karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, mereka malah dituntut balik. Berarti kan ada intimidasi dari oligarkhi. Kita harapkan niat baiknya Lippo Group dengan mendatangkan James Riady,” demikian Andre.