JawaPos.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini menindaklanjuti perihal Ketua KPK Firli Bahuri maupun empat Wakil Ketua lainnya yang mangkir dari panggilan Komnas HAM.
Seharusnya Firli Bahuri Cs diperiksa Komnas HAM pada Selasa (8/6). Pemeriksaan Firli menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jika uji materi ini dikabulkan, maka memberikan hak dan landasan yang kuat kepada Firli Bahuri selaku Ketua KPK untuk menolak panggilan Komnas HAM,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (10/6).
“Jika uji materi ditolak, maka semua orang termasuk Ketua KPK harus datang jika dipanggil Komnas HAM. Karena tidak ada manusia istimewa yang kebal dari proses di Komnas HAM,” sambungnya.
Boyamin menjelaskan, sejumlah pasal dalam UU 39/199 tentang HAM yang digugat itu antara lain, Pasal 89 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi, Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
“Bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya,” ucap Boyamin.
Editor : Kuswandi
Reporter : Muhammad Ridwan
Credit: Source link