Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt. H. Subandi
Jakarta, Jurnas.com – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengajak pemerintah RI dan instansi terkait untuk melibatkan GINSI selaku asosiasi sebagai mitra strategis mengingat pendapatan negara dari kegiatan importasi yang berasal dari bea masuk dan pajak-pajak lainnya cukup besar.
“Kami terus mengajak pemerintah agar mau melibatkan Ginsi selaku asosiasi sebagai mitra strategis. Selama ini (yang kami rasakan) komitmen pemerihtah masih kurang melibatkan asosiasi importir sehingga seringkali kebijakan yang diterbitkan kurang tepat,” ujar Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt Subandi dalam konfrensi pers, disela-sela Forum Group Discussion (FGD) bertema `Apa Manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) Bagi Importir`, di Jakarta, Rabu (28/8).
Subandi mengatakan, asosiasinya terus berkomitmen memberikan edukasi kepada para importir agar bisa mengembangkan jenis usahanya dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini.
Terkait PLB, Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta terus menginventaris manfaat kehadiran PLB di Indonesia. Olehkarenanya, imbuh dia, saat ini janganlah menggeneralisir kalau ada importir nakal, bukan berarti Ginsi menutup mata terhadap hal itu.
“Kedepan kita ingin menurunkan cost logistik nasional, maka kebijakan apa lagi yang akan diterbitkan pemerintah untuk hal itu. Kita akan terus pantau,” kata Subandi yang melakukan jumpa pers bersama Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan.
Menurut Subandi saat ini para importir masih dibebani oleh sejumlah pungutan yang memberatkan yang dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi.
Pungutan liar itu antara lain biaya EHS (equipment handling surcharges), biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.
Jika biaya-biaya itu gak dibayar importir maka dokumen delivery order (DO) gak diberikan oleh agen pelayaran sehingga barang impor tidak bisa keluar dari pelabuhan.
Pada kesempatan FGD itu juga dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara pengurus GINSI DKI yang diwakili Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt Subandi dengan Petrus Tjandra selaku Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat -salah satu perusahaan pengelola pusat logistik berikat.
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/58332/GINSI-Merasa-Komitmen-Pemerintah-Kepada-Importir-Masih-Kurang/
